Berita Terkini
Nasional
Dunia
Bisnis
Dunia Islam
Pemuda
Perempuan
Daerah
Kabar Banten
Yudi Widiana Adia
Jakarta - Banyaknya pemukiman kumuh padat penduduk di Jakarta membuat Anggota DPR mendesak pemerintah untuk segera menata ulang pemukiman padat. Di 2020, Indonesia harus bebas kumuh.
Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia dalam siaran pers yang diterimadetikFinance, Senin (4/4/2011).
"Saya berharap pemerintah memiliki visi misi dan tujuan besar dalam mewujudkan visi Indonesia bebas kumuh tahun 2020," jelasnya.
Yudi mengatakan, kebakaran massal kembali melanda permukiman padat di Jakarta yang menghanguskan sedikitnya 90 rumah warga. Peristiwa tersebut semakin menguatkan desakan agar pemerintah lebih serius menata ulang permukiman padat penduduk yang rawan kebakaran. Dengan penataan ulang, semua peralatan yang dibutuhkan untuk mencegah kebakaran bisa disediakan sekaligus.
Menurut Yudi ada banyak pilihan penataan permukiman padat, bisa dengan membangun menara rumah susun (Rusun) atau model yang lebih sederhana seperti bangunan dua lantai, yang terdiri dari delapan hingga 10 pintu untuk menampung delapan atau 10 keluarga.
"Intinya bagaimana penataan penggusuran sehingga warga masih tetap tinggal di kawasan itu," kata Yudi.
Hal yang tidak kalah pentingnya adalah perbaikan sistem pemipaan serta ketersediaan hidran dan polder atau penampung air. Polder dibutuhkan minimal di setiap lingkungan yang dihuni 50 keluarga. Jalur dan tempat evakuasi juga wajib disediakan.
Namun demikian, Yudi melihat momentum penataan seharusnya diambil oleh pemerintah pusat. Sejumlah kementerian maupun pemerintah daerah yang memiliki program penataan kawasan kumuh dan padat harusnya berkoordinasi. Ini merupakan masalah sistemik yang perlu diselesaikan secara komprehensif dan lintas sektoral.
Yudi menyayangkan selama ini penataan permukiman kumuh identik dengan penggusuran dan relokasi. Itu terbukti tidak menyelesaikan masalah karena masyarakat dengan mudah dengan pindah ke kawasan kumuh lainnya.
Belajar dari Malaysia yang sukses menyelesaikan masalah permukiman kumuh. Malaysia memulai menata dan membina masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh sejak 1998 dalam program 'visi malaysia bebas kumuh 2005'.
Dengan kesadaran sendiri masyarakat pun bersedia menempati rumah susun milik dan sewa yang telah dipersiapkan secara matang oleh pemerintah. Meski banyak yang menentang, Malaysia pun berhasil mewujudkan visinya hanya dalam tujuh tahun.
"Indonesia perlu mentetapkan lembaga mana yang menjadi koordinator program, apakah Kemenpera atau KemenPU, misalnya. Jangan sampai kondisi ironis saat ini terus berulang. Permukiman kumuh tidak kunjung terselesaikan, sementara banyak rumah susun yang tidak terisi," ujar Yudi.
Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia dalam siaran pers yang diterimadetikFinance, Senin (4/4/2011).
"Saya berharap pemerintah memiliki visi misi dan tujuan besar dalam mewujudkan visi Indonesia bebas kumuh tahun 2020," jelasnya.
Yudi mengatakan, kebakaran massal kembali melanda permukiman padat di Jakarta yang menghanguskan sedikitnya 90 rumah warga. Peristiwa tersebut semakin menguatkan desakan agar pemerintah lebih serius menata ulang permukiman padat penduduk yang rawan kebakaran. Dengan penataan ulang, semua peralatan yang dibutuhkan untuk mencegah kebakaran bisa disediakan sekaligus.
Menurut Yudi ada banyak pilihan penataan permukiman padat, bisa dengan membangun menara rumah susun (Rusun) atau model yang lebih sederhana seperti bangunan dua lantai, yang terdiri dari delapan hingga 10 pintu untuk menampung delapan atau 10 keluarga.
"Intinya bagaimana penataan penggusuran sehingga warga masih tetap tinggal di kawasan itu," kata Yudi.
Hal yang tidak kalah pentingnya adalah perbaikan sistem pemipaan serta ketersediaan hidran dan polder atau penampung air. Polder dibutuhkan minimal di setiap lingkungan yang dihuni 50 keluarga. Jalur dan tempat evakuasi juga wajib disediakan.
Namun demikian, Yudi melihat momentum penataan seharusnya diambil oleh pemerintah pusat. Sejumlah kementerian maupun pemerintah daerah yang memiliki program penataan kawasan kumuh dan padat harusnya berkoordinasi. Ini merupakan masalah sistemik yang perlu diselesaikan secara komprehensif dan lintas sektoral.
Yudi menyayangkan selama ini penataan permukiman kumuh identik dengan penggusuran dan relokasi. Itu terbukti tidak menyelesaikan masalah karena masyarakat dengan mudah dengan pindah ke kawasan kumuh lainnya.
Belajar dari Malaysia yang sukses menyelesaikan masalah permukiman kumuh. Malaysia memulai menata dan membina masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh sejak 1998 dalam program 'visi malaysia bebas kumuh 2005'.
Dengan kesadaran sendiri masyarakat pun bersedia menempati rumah susun milik dan sewa yang telah dipersiapkan secara matang oleh pemerintah. Meski banyak yang menentang, Malaysia pun berhasil mewujudkan visinya hanya dalam tujuh tahun.
"Indonesia perlu mentetapkan lembaga mana yang menjadi koordinator program, apakah Kemenpera atau KemenPU, misalnya. Jangan sampai kondisi ironis saat ini terus berulang. Permukiman kumuh tidak kunjung terselesaikan, sementara banyak rumah susun yang tidak terisi," ujar Yudi.
Langganan:
Postingan (Atom)
Popular Posts
-
INILAH.COM, Jakarta-Kira-kira siapa ketua DPR berikutnya? Apakah dari kader partai pemenang pemilu legislatif? PKS mendukung anggota majelis...
-
Susilo Bambang Yudhoyono JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera melakukan evaluasi total...
-
INILAH.COM, Tangerang - Kasus yang menimpa dua pimpinan KPK nonaktif Chandra M Hamzah dan Bibit S Rianto bergulir begitu kencang. Saking ken...
-
Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta, menegaskan, partainya saat ini menjadi ...
-
VIVAnews - Penahanan salah seorang anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Persatuan Pembangunan, Dimyati Natakusuma, atas du...
-
MAKASSAR - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera serta Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sulsel dan Sulbar membuat TV digital...
-
JAKARTA, KOMPAS.com — Terkait konsekuensi dari pembahasan kasus Bank Century oleh Pansus di DPR, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku tak...
-
Penyerahan Pataka Sebagai Simbol Dimulainya Kepengurusan Gema Keadilan di Prov. Banten “PEMUDA HARUS JADI PEMIMPIN SAAT INI JUGA” Bonie M...
-
Jakarta - Pemanggilan Harian Sindo dan Kompas oleh Mabes Polri mendapat sindiran dari Menkominfo Tifatul Sembiring. Menurut mantan Presiden ...
Labels
Aat Syafaat
Aburizal Bakrie
AD dan ART
Adhyaksa Dault
Adnan Buyung Nasution
Ahmad Fathanah
Ahmad Heryawan
Ahmad Zainuddin
Al Muzzammil Yusuf
Anggoro Widjojo
Anies Rasyid Baswedan
Anis Byarwati
Anis Matta
Anton Apriyantono
Arifinto
Artikel
AS Hikam
Atut Chosiyah
Bailout
Banjir
Banten
Baroness Uddin
Bayan
BHD
Bibit-Chandra
Bidang Perempuan
BIN
Boediono
Bom
Bom Bunuh Diri
Bonie Hargens
Bonie Mufidjar
BPK RI
Budaya
Burhanuddin Muhtadi
Busyro Muqoddas
Capres
Capres Independen
Century
Cicak vs Buaya
Daerah
Deddy Mizwar
Deklarasi Damai
Departemen Pertanian (Deptan)
Dewan Grogi
Dewan Syariah PKS
Didik J Rachbini
Dimyati Natakusuma
Direct Selling
DPD PKS Kulonprogo
DPR RI
DPRD Gorontalo
DPRD Kab Serang
DR. Muhammad Badi’
Dubes AS
Ecky Awal Mucharam
Ekonomi
Erizal
Fachri Hamzah
Fatwa BBM
Feature
Fraksi PKS DPR
Fraksi PKS DPRD Banten
Fresh Money
Fuad Rumi
Gedung Baru DPR RI
Gema Keadilan
Gembong R Sumedi
Gemmar Mengaji
Gola Gong
Golkar
Gubernur
Gubernur Sumbar
Guru
Habib Aboe Bakar Alhabsy
Hamas
Harakah
Hatta Syamsuddin
Herlini Amran
Hidayat Didik
Hidayat Nurwahid
Hilmi Aminudin
Hukum dan HAM
HUT Israel
Ikhwanul Muslimin (IM)
ILC
Impor Daging
InCost Institute for Community Studyies
Intelijen
Internasional
International Crisis Group (ICG)
Irwan Prayitno
Islam KTP
Israel
Jatim
Jawa Barat
Jazuli Juwaini
JIL
Jilbab
Jimly Asshiddiqie
Jupri Supriadi
Kabupaten Serang
Kader Manja
KAMMI
Keanggotaan
Kebijakan Dasar
Keluarga
Kemal Stamboel
Kemenpora
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kesehatan RI
Kesehatan
Keuangan
Khairurrizqo
Khutbah Idul Adha
KNPI
Koalisi
Komisi III DPR
Konspirasi
Kota Cilegon
KPK
KPU Banten
KPU Kota Serang
Krisis Timur Tengah
Lady Gaga
LSI
Luthfi Hasan Ishaq
Mafia Pemilu
Mahfud MD
Mahfudz Siddiq
Majelis Syuro
Markaz Dakwah
Markus
Menkominfo
Menristek
Mensos
Mentan
Menteri KIB II
Mesir
Milad PKS
Misbakhun
MIUMI
Mobil Dinas
Moratorium
MPP PKS
MPR
Mudik
Muhammadiyah
MUI
Munas PKS
Mustafa Kamal
Najib Hamas
Nasional
Nasir Djamil
Nazaruddin
News
NII
Obama
Pansus Century
Pansus Pajak
Panwas Banten
Panwaslu
Parliamentary Threshold
Partai Demokrat
Partai Koalisi
PAW
PDIP
Pemakzulan
Pemilu
Pemuda
Pendidikan
Pengamat
Pengurus DPP
Pers
Piagam Deklarasi
Pilkada Banten
Pilkada DKI
Pilkada Jabar
Pilkada Kota Cilegon
Pilkada Serang
PKPU
PKS
PKS Bali
PKS Banten
PKS Jakarta
PKS Makassar
PKS Sulsel
Platform Kebijakan Pembangunan
Politik
POLRI
Presiden
Presiden PKS
Prof. Dr. Muhammad Mursi
Profil
Puisi dan Syair
Qitbiya Ilhami
Qiyadah
Rakernas
Rano Karno
Rapimnas PKS
Reformasi Birokrasi
Reshuffle
Ringkasan Eksekutif
RS Mitra Internasional
Rumah Keluarga Indonesia
Salim Assegaf
Sanuji Pentamarta
Save Our Palestine
SBY-Boediono
Sejarah PKS
Setgab
Siami
Simbol Negara
Skandal Dana Hibah
Sosial
ST 12
Suharna Suryapranata
Sumatera Utara
Surabaya
Surahman Hidayat
Suswono
Sydney Jones
Tarbiyah
Taujih
Tifatul Sembiring
Tim 8
Tokoh
Turki
Video
Visi dan Misi
Wahidin Halim
Wikileaks
Yatim
Yoyoh Yusroh
Yudi Widiana Adia
Yusuf Supendi

Recent Comment