PKS Cilowong

JAKARTA - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring mengatakan, keputusan apakah partainya keluar atau tidak dari koalisi pendukung pemerintah akan ditentukan setelah Presiden Susilo Bambang mengumumkan hasil reshuffle atau perombakan kabinet.

"PKS belum ada sikap. Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Jika sebelum reshuffle kita ambil sikap, kan jadi lucu. Biarlah Presiden bekerja, tenang ambil keputusan," kata Tifatul kepada para wartawan ketika mendampingi Presiden menerima Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong XIII Malaysia, Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah di Istana Negara, Jakarta, Minggu (16/10/2011).

Ketika ditanya apakah dirinya siap dikeluarkan dari jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II jika dinilai tidak bekerja optimal, Tifatul menjawabnya dengan pantun jenaka. "Ayu Ting Ting naik kopaja, yang penting enggak banyak bicara," ujar Tifatul seraya tersenyum lebar.

Seperti diwartakan, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan, sikap politik PKS dalam koalisi tetap akan berbasis pada kontrak koalisi yang telah disepakati bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu dikemukakan Luthfi setelah PKS melakukan Rapat Pimpinan Nasional yang digelar di Jakarta.

"Kita telah putuskan empat sikap kita terkait reshuffle. Salah satunya, sikap kita dalam koalisi akan tetap kepada code of conduct, maupun kesepakatan-kesepakatan khusus lain, yang tercantum dalam kontrak koalisi antara PKS dan Presiden SBY," ujar Luthfi dalam jumpa pers seusai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PKS di Jakarta, Sabtu (15/10/2011).

Dalam hal perombakan kabinet, PKS tetap menilai hal tersebut adalah hak prerogatif presiden. Menurut Luthfi, perombakan tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya Presiden SBY. "Jadi, segala implikasi kebijakan tersebut bukan tanggung jawab mitra koalisi atau yang lainnya," kata Luthfi.

Dalam Rapimnas tersebut, PKS juga berasumsi bahwa perombakan kabinet akan tetap dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif, profesionalisme, dan transparansi. Menurut Luthfi, perombakan kabinet juga akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja kabinet dalam persoalan yang membelit pemerintahan serta akan menjadi asumsi tantangan yang akan datang.

"Jadi, kami yakin Presiden akan melakukan hal tersebut dengan baik karena akan sangat mempertaruhkan kredibilitas beliau sendiri," kata Luthfi.[Sumber: Hindra Liu, Laksono Hari W - www.kompas.com/16/2011].

Tifatul Sembiring

Jakarta - Mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menyatakan, wartawan terlalu berlebihan dalam menulis berita yang memuat pernyataan Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta, terkait reshuffle kabinet.

Sebelumnya, Antara melaporkan, Anis mengancam akan membuka kontrak politik antara PKS dengan Presiden Yudhoyono jika ada kader partai itu yang dicopot dari kabinet.

Menurut Tifatul, berita PKS mengancam itu tidak benar. "Jadi, Pak Anis ditanya bagaimana sekiranya menteri PKS dicopot? Kan itu pertanyaan wartawan, ya itu hak prerogratif presiden. Tapi kami punya kontrak politik. Wartawan tanya, apakah kontrak politik tersebut bisa dipublikasikan? Bisa jawabannya, supaya kita sama-sama tahu apa isinya. Ditulislah oleh satu dua media, PKS mengancam. Anda (wartawan) aja yang lebay (berlebihan)," katanya, ketika menghadiri Rapat Pimpinan Muslimat NU di Jakarta, Rabu (12/10).

Tifatul menegaskan, partainya tetap akan mengawal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meski seandainya menteri dari PKS dicopot dari kabinet. "Kami dari awal sudah bilang akan mengawal pemerintah dari luar maupun dalam," kata Tifatul ketika menghadiri Rapat Pimpinan Muslimat NU di Jakarta, Rabu (12/10).

Oleh karena itu, Tifatul membantah pemberitaan media yang menyebutkan PKS mengeluarkan kalimat ancaman terkait isu reshuffle kabinet.

Tifatul pun mengakui tidak risau jika dicopot dari jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika, karena itu merupakan hak prerogatif presiden. "Siap nggak siap itu hak prerogratif presiden. Sama aja nyawa Anda mau dicabut malaikat. Emang mau ditanya dulu?" katanya.

Presiden Yudhoyono, melalui pertimbangan yang matang, kata Tifatul, bukan orang yang mudah terprovokasi dan bukan orang yang emosional. "Tentu beliau sudah memikirkan masak-masak ke depan bagaimana pembangunan ini tetap berlangsung. Stabilitas politik, keamanan, ini nggak bisa digonjang-ganjing," katanya.

Ditambahkannya, isu reshuffle hanya ramai di luar karena di dalam kabinet masih tenang-tenang saja dan berjalan normal. [EL, Ant][Sumber: gatra.com/13/10/2011]

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana menghadiri resepsi pernikahan Nur Shabarina Sembiring, putri pertama Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring. Selain SBY, Wakil Presiden Boediono juga dijadwalkan hadir.

"Kalau RI-1 dan RI-2 pasti datang juga beberapa menteri juga akan datang, tapi saya belum tahu pasti nama menteri yang akan datang," kata staf Menkominfo, Nur Arif, di Sasono Langen Budaya, Jakarta, Sabtu 8 Oktober 2011.

Dari pantuan VIVAnews.com, pengamanan di Sasono Langen Budaya sudah mulai diperketat. Sudah tampak kendaraan barakuda dan beberapa Pasukan Pengaman Presiden. Sementara, tamu juga mulai hadir.

Nur Shabarina dipersunting oleh Fathan Qastholani. Bertindak sebagai saksi dari putri Tifatul dalam akad nikah adalah Menteri Riset dan Teknologi, Suharna Surapranata. Sama seperti Tifatul, Suharna juga merupakan menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dari Partai Keadilan Sejahtera. Tifatul merupakan mantan Presiden PKS.

Shabrina dan Fathan adalah kawan semasa belajar di Pondok Pesantren Nurul Fikri, Serang. Akad nikah keduanya pagi ini hanya dihadiri oleh keluarga besar kedua mempelai. Hanya ada beberapa tamu undangan yang berasal dari partai. (adi) [VIVAnews.com].

Tifatul Sembiring

Jakarta - Wikileaks mengungkapkan, hubungan antara PKS dan Pemerintah AS tidak selalu berseberangan seperti pada kasus Mentan Anton Apriyantono. PKS pada 2008 malah punya hubungan mesra dan belajar kampanye politik dari AS.

Kawat diplomatik berkode 08JAKARTA54 tertanggal 9 Januari 2008 yang diungkap Wikileaks mengisahkan pertemuan antara Dubes AS Cameron Hume dengan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Bidang Hubungan Internasional Taufik Ramlan Wijaya, dan anggota DPR dari FPKS Zulkieflimansyah.

Mereka berbicara seputar isu keamanan. PKS menyebutkan, separatisme, perubahan iklim dan kejahatan transnasional adalah ancaman terbesar untuk keamanan Indonesia. Nah, PKS juga dalam kesempatan itu berterima kasih pada Hume atas program diplomasi AS yang menguntungkan para pejabat PKS.

"Tifatul berterima kasih pada Dubes atas program diplomasi publik yang sangat menguntungkan para pejabat PKS," demikian laporan itu.

Tifatul mengatakan dirinya bisa berkunjung ke AS pada 2006 lewat International Visitor Program sehingga bisa lebih memahami AS. Zulkieflimansyah juga senang dengan program buku-buku berbahasa Indonesia mengenai AS.

Hubungan baik dengan AS ini membantu PKS memahami proses demokrasi di Negara Paman Sam. Bahkan, Tifatul cs mengakui pengetahuan itu ingin dipraktikkan dalam kampanye politik PKS.

"Program diplomatik AS juga membantu pejabat PKS untuk memahami proses demokrasi AS, sebuah pelajaran yang mereka (PKS) harapkan bisa dipraktikkan untuk kampanye politik mereka," lanjutnya.

Lebih lanjut delegasi PKS ini mengapresiasi kesempatan untuk bisa memahami AS dengan lebih baik dan meminta agar kandidat PKS diikutsertakan dalam program pertukaran. (fay/nrl) [Fitraya Ramadhanny - detikNews.com/16/8/2011]

Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring

VIVAnews - Buronan Muhammad Nazaruddin tiga kali bernyanyi di layar televisi. Namun dalam wawancara dengan Metro TV pada Selasa 19 Juli, ada suara latar jingle Sari Roti.

Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring mengatakan, hal itu bisa diperiksa secara forensik. "Bisa jadi lagi ada rekaman drama Sari Roti di Metro TV," kata Tifatul, di Kantor Presiden, Kamis 21 Juli 2011.

Tifatul menambahkan, wawancara dengan Nazaruddin yang dilakukan secara langsung dengan televisi beberapa waktu lalu bisa dilacak. "Secara teknis bisa dilacak. Polisi sudah tahu kok di mana lokasinya," ujar Tifatul. Hanya saja dia enggan menyebut, di mana keberadaan Nazarddin. "Tanya aja Pak Timur," kata dia.

Tifatul menyontohkan, melalui pengiriman pesan pendek bisa dilacak di mana keberadaan seseorang. "Kita bisa tahu dia dari negara mana dalam negeri atau luar negeri," kata dia.

Menteri dari Partai Keadilan Sejahtera  itu mengatakan ada namanya BTS yang melayani. Dari situ, ujar dia, posisi itu bisa diketahui dalam negeri atau luar negeri. "Itu bisa di-trace secara teknis," kata dia.

Tifatul menambahkan, untuk melacak keberadaan Nazaruddin hal tersebut merupakan tugas dari penegak hukum, kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. (umi) [Sumber: vivanews.com]

www.famecount.com.

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring bolehlah disebut sebagai menteri yang paling "gaul" di jagad maya. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini sangat eksis di jejaring media sosial.

Tak berlebihan jika dikatakan ia satu-satunya menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang paling membuka diri terhadap kritik pedas publik di dunia maya. Tak jarang wacana yang dilontarkan Tifatul menjadi kontroversi dan diskusi panas.

Ternyata, Tifatul juga satu dari sedikit politisi dunia yang eksis di dunia maya. Nama Tifatul tercatat di jajaran 100 politisi dunia dengan pengikut terbanyak di media sosial. Ia menjadi satu-satunya politisi Indonesia yang masuk dalam jajaran 100 besar. Situs pencatat statistik sosial media, www.famecount.com, mencatat, ia berada di urutan ke-24.

Tifatul Sembiring tercatat memiliki 207.219 penggemar di Facebook dan 237.281 pengikut di Twitter. Setiap hari, per 18 Juli 2011, penggemar Tifatul di Facebook bertambah 53 orang. Di Twitter, ia mendulang 286 pengikut baru setiap hari.

Tifatul mengalahkan sejumlah politikus ternama Indonesia lainnya, termasuk Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Politikus Indonesia berikutnya yang tercatat di situs tersebut adalah Prabowo Subianto yang bertengger di urutan 110. Prabowo tercatat memiliki 98.878 penggemar di Facebook dan 1.609 pengikut di Twitter.

Lalu, siapa politikus yang paling populer di dunia? Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Ia tercatat paling top di media sosial dengan 22.056.631 penggemar di Facebook, 9.193.299 pengikut di Twitter,  dan 162.701.678 views di Youtube . [Sumber: kompas.com]

Menkominfo Tifatul Sembiring

Jimbaran - Menkominfo Tifatul Sembiring dinilai sukses melakukan kampanye anti pembajakan TV Kabel Berbayar di Indonesia. Atas usaha dan dedikasinya, Tifatul mendapat penghargaan dari pemilik program TV Kabel Berbayar seluruh dunia.

"Bapak menteri menerima award dalam rangka menegakkan hukum dalam bidang pembajakan TV Kabel Berbayar," kata Presiden Direktur PT MNC Sky Vision (Indovision) Rudy Hary Tanoesudibyo dalam jumpa pers The Asia Pasific Pay TV Operators Summit 2011, di Ayana Luxury Resort and Spa, Jimbaran, Bali, Jumat (13/5/2011).

Rudy menjelaskan, selama 2 tahun ini, Menkominfo berhasil menekan jumlah pembajak TV Kabel Berbayar. Dalam 2 tahun, pemerintah telah melakukan upaya pendekatan agar para penyedia TV Kabel Berbayar ilegal menutup usahanya.

"Kita sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Menteri dalam hal penegakkan hukum. Bahkan penegakkan tidak dilakukan sewenang-wenang," terangnya.

Seperti diketahui, jumlah pelanggan TV Kabel Berbayar di Indonesia mencapai 1,2 juta. Sementara jumlah pelanggan ilegal menembus angka 2 juta.

Sementara dalam acara penyerahan penghargaan, Tifatul mengucapkan terima kasih dan dukungannya. Politikus PKS ini mengajak semua pihak untuk terus melawan pembajakan.

"Ada bajak darat dan laut. Kalau ini bisa dibilang bajak udara. Kita harus aware kalau berbisnis tidak boleh mencuri. Membajak itu mencuri dan mematikan kreatifitas," kata Tifatul dalam Closing Ceremony The Asia Pasific Pay TV Operators Summit 2011 Jumat malam.

Tifatul yang malam itu mengenakan batik biru mengaku sangat mengapresiasi penghargaan tersebut. "Penegakkan hukum dalam konteks anti pembajakan merangsang suatu kreatifitas yang positif," jelasnya.

Hadir sekitar 500 undangan dari seluruh dunia seperti seluruh Asia, USA, India, Hong Kong dan Eropa termasuk perwakilan grup media seperti Fox, HBO, BBC, Disney, MGM, dan lain-lain. (ape/ndr) 

[Sumber: http://www.detiknews.com]

Jakarta - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, mengakui bahwa partainya adalah satu-satunya anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi pendukung pemerintah yang belum menandatangani draf kontrak baru koalisi. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika ini, PKS masih mempertimbangkan draf tersebut.

"Ada satu usulan revisi dari PKS," kata Tifatul kepada para wartawan di Jakarta, Kamis (14/4/2011).

Ketika ditanya soal usulan revisi tersebut, Tifatul enggan mengatakannya. "Itu hanya perubahan saja. Kalau (dulu) nuansa umumnya 'benci atau rindu', sekarang 'ku ingin bersamamu selamanya'," kata Tifatul.

Tifatul membantah bahwa PKS keberatan soal kewenangan Presiden dalam merombak susunan kabinet yang tercantum pada draf kontrak koalisi baru tersebut. "Tanpa itu pun, Presiden bisa me-reshuffle kapan saja. Tidak ada kontrak, jika Presiden ingin reshuffle, ya tinggal reshuffle saja," katanya.

Ketika ditanya kabar bahwa Ketua Majelis Syuro PKS Ustaz Hilmi Aminuddin telah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Setgab, Tifatul tak menjawabnya. "Saya kurang tahu. Saya, kan, di Kemkominfo," katanya singkat.

Secara terpisah, anggota Majelis Syuro PKS lainnya, Hidayat Nur Wahid, mengungkapkan, rapat Majelis Syuro akan digelar Jumat-Sabtu mendatang. Jadwal rapat kali ini dipercepat dari jadwal semula karena ada sejumlah persoalan yang mendesak untuk dibicarakan. Salah satunya membahas ketentuan kontrak baru koalisi.

"Besok itu agenda yang utama sesungguhnya pertama kali bukan terkait dengan masalah surat-suratan itu. Agenda utama terkait dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai untuk verifikasi parpol di 2014, harus dilakukan pengesahan AD/ART. Atas dasar itulah akan dibentuk struktur partai dan sebagainya, sesuai dengan UU tentang partai politik dan pemilu yang terbaru dan itu harus dilakukan sekarang karena tenggat untuk verifikasi itu adalah bulan Agustus," katanya.

"Tetapi agenda koalisi, mengikut berikutnya, ya nanti bagaimana hasil berikutnya, tunggu saja hari Sabtu," tambah Hidayat.

Sumber: http://kompas.com