PKS Cilowong: Profil

Profil

"Kehadiran insan politik (politisi) di Senayan sebagai anggota DPR harus dimaknai sebagai upaya terlibat dalam politik perubahan. Menjadi anggota dewan hanyalah bermakna orang pertama di antara masyarakatnya. Sama sekali bukan menjadi yang paling utama, paling mulia, paling hebat, dibandingkan masyarakat kebanyakan. Dia akan menjadi utama dan mulia apabila dapat menampilkan politik kebaikan dan mampu menggerakkan perubahan ke arah yang lebih baik (reformasi)" [KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA dalam Buku “Memimpin Perubahan di Parlemen]

KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA, lahir pada tanggal 2 Maret 1965. Sejak tahun 1990 sampai saat ini tinggal dan menjadi warga Ciputat Banten (Kakek/Nenek berasal dari Kronjo Tangerang). Periode 2004-2009 merupakan awal mula beliau terlibat dalam politik formal dengan menjadi Anggota DPR RI (PKS) dari Dapil Banten III (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan). Namun jika politik dimaknai sebagai upaya terlibat aktif dalam mengadvokasi dan menyelesaikan permasalahan umat dan masyarakat, hal ini sudah dilakukan KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA sejak lama karena beliau berkiprah sebagai da’i yang aktif di tengah-tengah masyarakat. Hingga kini, meski menjadi pejabat negara, beliau tetap konsisten menjadi da’i bagi umat. Hal ini terbukti dengan jadwal ceramahnya yang tidak pernah surut dan berkurang, bahkan semakin bertambah.

KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA, juga pernah diamanahi oleh PKS untuk menjadi calon Bupati Tangerang pada Pilkada 2008 lalu. Interaksi langsung secara intensif dengan masyarakat selama Pilkada memperkuat pemahaman beliau tentang berbagai problematika rakyat dan memperkuat motivasi beliau untuk semakin berkontribusi memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Saat ini ketika beliau mendapatkan amanah kembali sebagai bakal calon Gubernur Banten 2011-2016 dari PKS hanya satu yang terbesit dalam benak beliau yaitu bagaimana dapat berkontribusi lebih nyata dan lebih baik lagi bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat Banten.

KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA, terpilih kembali sebagai Anggota DPR RI untuk periode yang kedua dari daerah pemilihan yang sama (Banten III). Pada periode kedua ini (2009-2014) beliau ditugaskan Fraksi untuk duduk di Komisi VIII yang membidangi masalah-masalah agama, sosial, pemberdayaan perempuan & anak, dan serta penanggulangan bencana. Selain itu, beliau juga ditugaskan menjadi wakil Komisi VIII di Badan Anggaran dari FPKS.

Bukan tanpa sebab Fraksi menugaskan KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA untuk menggawangi Komisi VIII mengingat selama ini KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA memiliki perhatian yang sangat besar pada soal-soal kesejahteraan rakyat dan keummatan. Intensitas interaksi yang tinggi dengan masyarakat sebagai wakil rakyat maupun sebagai dai yang aktif menyapa dan mentarbiyah umat menjadikan KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA paham betul apa yang menjadi inti permasalahan sosial dan persoalan keummatan.

Pengalaman selama lima tahun menjadi Anggota DPR RI (2004-2009) menempa kemampuan KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA sebagai wakil rakyat pada periode kedua ini. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuannya mengartikulasikan kepentingan rakyat dan mendesakkannya agar menjadi agenda kebijakan pemerintah/mitra Komisi VIII (Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional). Kerapkali pernyataan KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA menjadi solusi atas kebuntuan dalam pembahasan program, anggaran, dan legislasi.

Tercatat, kritik tajam KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA bahwa tidak boleh ada hambatan teknis dalam pencairan dana bencana pada rapat-rapat tentang kebencanaan di Komisi maupun Badan Anggaran DPR, mendorong pemerintah untuk mendesain ulang mekanisme pencairan anggaran bencana sehingga lebih cepat. Catatan lain, ketajaman analisa dan penguasaannya pada detil penganggaran memiliki andil besar dalam menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sebesar rerata sebesar 80 dolar pada musim haji tahun 2010 lalu dibandingkan tahun 2009.

Di samping itu, KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA juga memiliki perhatian yang besar dalam peningkatan kualitas pendidikan Islam (madrasah dan pondok pesantren). Menurutnya perlu rekonstruksi dan revitalisasi pendidikan Islam, perlu grand design sistem pendidikan Islam, perlu peningkatan kualitas dan modernisasi sekolah-sekolah Islam sehingga memiliki daya saing dan prestasi yang membanggakan dan tidak kalah dengan sekolah-sekolah umum. Oleh karena itu, KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA mendesak Kementerian Agama untuk benar-benar memperhatian institusi pendidikan Islam, dengan menambah anggarannya, memperbaiki tata kelola manajemennya, serta memperkuat kapasitas dalam segenap aspeknya, karena lembaga ini telah berkontribusi melahirkan banyak pemimpin bangsa karena kuatnya pendidikan karakter atau akhlaknya.

KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA termasuk ‘vokalis’ di Komisi VIII dan DPR RI. Pendapatnya seringkali menjadi rujukan media dalam isu-isu spesifik. Ciri khas statement-nya: tajam tapi tidak agresif-konfrontatif melainkan selalu mencari titik temu setiap masalah kebijakan (solutif). Hal ini menjadikannya salah satu juru bicara Fraksi maupun Partai dalam masalah-masalah sosial dan keummatan. Tidak heran bila pendapatnya hampir selalu menghiasi media cetak maupun elektronik. Sejak awal periode DPR 2009-2014 sudah belasan kali KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA tampil sebagai narasumber siaran langsung (live) di televisi nasional, mulai kasus lokalisasi judi, selamatkan generasi dari pornografi, kerukunan umat beragama, pro-kontra SKB Pendirian Rumah Ibadah, pembahasan ongkos naik haji (BPIH), mengkritisi angka kemiskinan, hingga pro-kontra Ahmadiyah.

Dalam setiap kesempatan beliau selalu berujar bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, kekayaan alam dan SDM-nya melimpah, terlebih lagi dengan jumlah penduduk mayoritas muslim, seharusnya menjadikan penduduk negeri ini hidup sejahtera, karena keyakinan ajaran Islam begitu mementingkan aktivitas berusaha dan bekerja bukan bermalasan apalagi meminta-minta. Dari sudut pandang ini, bangsa Indonesia paling berhak merasakan kemakmuran dibandingkan negara-negara lain di dunia. Sayangnya, potensi besar bangsa ini belum dikelola dengan baik dan profesional, sehingga masih perlu perbaikan dan peningkatan kualitas SDM yang berkesinambungan. Menurut KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA persoalan mindset dan mentalitas bangsa perlu mendapatkan prioritas perbaikan sebelum memperbaiki aspek lainnya secara berkesinambungan.

Kemandirian ekonomi umat dan rakyat adalah kunci keberhasilan pembangunan kesejahteran rakyat. Oleh karena itu KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA selalu mendorong program dan aktivitas pembangunan khususnya yang dilakukan pemerintah maupun yang dikelola oleh lembaga-lembaga nonpemerintah benar-benar bertujuan memberdayakan rakyat. Artinya berbagai program kegiatan harus mampu memotivasi, mengubah pola piker (mindset), memperkuat mentalitas, menambah pengetahuan dan wawasan, serta membuka jalan bagi upaya kemandirian rakyat.

Pada sisi lain KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA berpendapat bahwa diperlukan upaya kolektif yang terintegrasi dan terkoordinasi dalam menangani permasalahan sosial dan keummatan. KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA mengkritisi pola koordinasi penanganan kemiskinan yang selama ini tersebar program dan anggarannya di banyak kementerian dan lembaga, juga antara pemerintah pusat dan daerah. Belum lagi yang serupa dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial nonpemerintah. Hal ini perlu penataan ulang agar upaya menangani kemiskinan dan mewujudkan kemandirian rakyat dapat lebih efektif. Oleh karena itu DPR RI (Komisi VIII) merasa perlu untuk menginisiasi RUU tentang Penanganan Fakir Miskin dan RUU (revisi) tentang Zakat, Infak, dan Shodaqoh dalam upaya menataguna arsitektur penanganan kemiskinan nasional.

Atas perhatian dan penguasaan terhadap permasalahan sosial dan keummatan serta solusi atas permasalahan tersebut KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA mendapatkan amanah lebih besar lagi ketika pada Munas II PKS pertengan 2010 lalu beliau dikukuhkan menjadi Ketua DPP PKS Bidang Pengambangan Ekonomi dan Kewirausahaan.

Tentu amanah ini sangat berat dan membutuhkan usaha yang keras dan cerdas dalam merealisasikannya. Bagi KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA amanah ini menjadi tantangan untuk mensinergikan segala potensi yang dimiliki PKS baik di pemerintahan (eksekutif - legislatif) maupun unit-unit amal PKS yang selama ini aktif mengembangkan ekonomi dan kewirausahaan. Harapannya adalah terwujudnya kemandirian ekonomi kader PKS yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi positif bagi keberlangsungan dakwah dan kemandirian bangsa Indonesia.

KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA memulai pelaksanaan amanah tersebut dengan mengkonsolidasikan segala potensi kader dan unit kelembagaan PKS dalam bidang ekonomi dan kewirausahaan, memetakan dan merancang kebutuhan peningkatan kualitas (kapasitas pengetahuan, keterampilan, akses peluang, dan permodalan) dan mensinergikannya dengan potensi besar bangsa ini, bahkan dengan menjalin kerjasama dan kemitraan dengan luar negeri. Hal ini ditunjukkan misalnya ketika DPP PKS khususnya Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan, pada Januari 2011 lalu, bermuhibah ke Ingris dan menjalin komunikasi dengan komunitas muslim Ingris dari berbagai kalangan untuk belajar dan bertukar pikiran tentang pengembangan ekonomi.

KH. Jazuli Juwaini, Lc, MA yakin potensi besar bangsa ini, berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia, bukan tanpa maksud dianugerahkan Allah SWT untuk Indonesia. Allah berkehendak bangsa ini terus belajar, tumbuh dan berkembang, menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Agar bangsa ini mau bekerja keras dan berusaha. Dan agar bangsa ini mau bersatu padu dalam kemajemukan untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bersama. Upaya itu harus disadari dan dimulai oleh setiap komponen bangsa dengan keyakinan bahwa kita bangsa Indonesia seharusnya menjadi yang paling berhak merasakan kesejahteraan dan kemakmuran di atas segala potensi besar tersebut.

Yoyoh Yusroh dan Keluarga

Sosoknya memang sangat sederhana dan bersahaja, keberadaannya telah memberi nuansa baru di ruang rapat Komisi VIII DPR. dia merupakan salah satu dari ke-4 orang pimpinan Komisi VIII DPR yang membidangi masalah agama, sosial dan pemberdayaan perempuan. Menurutnya,keberadaannya DPR merupakan suatu amanah yang sangat berat.

"kedudukan saya di DPR adalah merupakan amanah, prinsip kami di DPR bukan sekedar untuk kepentingan pribadi, namun keberadaan di DPR untuk berkontribusi melalui anggaran, legislasi aturan supervisi dan DPR juga kita jadikan suatu mimbar da wah dan sebuah universitas untuk menimbah ilmu,"kata ibu dari 13 orang putra/putri ini.

Yoyoh Yusro merupakan perempuan yang sangat getol berorganisasi bahkan semenjak masih remaja, dirinya sudah aktif mengikuti organisasi seperti pelajar islam Indonesia, tahun 1980an, bahkan juga pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

Menurut Yoyoh keaktifannya di sejumlah organisasi dan LSM dilakukan semata-mata untuk menegakkan amar ma ruf nahi munkar.

"hal yang terpenting untuk menegakkan amar ma ruf ini adalah dengan memberikan contoh secara nyata serta melakukan pendekatan secara persuaif sehingga tidak menimbulkan rasa antipati dari orang lain,"paparnya.

disamping amar ma ruf nahi munkar,mengenai money politikpun dirinya tidak bergeming. "waktu itu saya kunker ke Jabar guna meninjau proyek-proyek pemerintah yang terkait dengan Komisi VIII. mereka saat presentasi mengatakan kekurangan dana. tetapi pulangnya mereka mengajak makan di tempat yang sangat representatif. dan di bandara kita diberi amplop. Saya tanya ini untuk apa, Pak? dia bilang sebagai tanda cinta karena biu sudah meluangkan waktu menengok proyek kami. langsung saya jawab lo, katanya bapak kekurangan dana tetapi kok masih memberikan kepada kami. Kami ini sudah berkecukupan, pak. akhirnya setelah berdebat cukup lama. uang itu saya sumbangkan kembali ke lembaga mereka dan saya minta kwitansi agar tidak terjadi kesalahpahaman,"kata Yoyoh.

Yoyoh mengatakan menjadi suatu suara yang minor memang sangat berat, namun menurutnya bagaimana cara kita mengkomunikasikan dengan teman-teman lainnya, bukankah kita ingin menjadikan DPR menjadi suatu lembaga yang bersih dan benar-benar pembela rakyat. "jadi menurut saya harus kita mulai dari masing-masing anggota bahwa kita tidak hanya dipantau oleh konstituen tapi juga oleh yang diatas-sang pencipta dengan pemikiran seperti ini kita bisa menjadi lebih bertanggung jawab,"tandasnya.

Komunikasi dialogis
Perempuan yang memiliki 13 orang putra/putri ini, mengatakan mendidik anak itu harus dengan metode yang tepat karena masing-masing anak memiliki banyak keistimewaan masing-masing. Yoyoh menuturkan dirinya menggunakan metode komunikasi dialogis untuk mengembangkan dan menumbuhkan potensi dari masing-masing anak. "saya akan berusaha menjelaskan kesibukkan saya dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, jika mereka bertanya ngapain saja sih Ummi keluar rumah terus? saya jawab bahwa saya mmengajak mereka berda wah, mengajak mereka solat, berbuat baik dan mengajak mereka supaya tidak berantem,"katanya.

permasalahan prinsip pendelegasian tugas kepada anak juga menjadi perhatian yang besar dari seorang Yoyoh Yusro. "anak pertama bertugas ke anak nomor 5, anak nomor 2 bertanggung jawab pada anak no.6, anak nomor 3 bertanggung jawab pada anak no.7 demikian seterusnya,"kata Yoyoh.

Ketegasan juga menjadi prinsip utama kunci keberhasilan dalam mendidik anak. "kalau Ramadhan saya tegas katakan, TV off, saya lebih suka mereka naik sepeda sampai berkeringat daripada duduk diam didepan TV. saya mengikuti cara sahabat nabi dalam mendidik anaknya, jadi waktu ramadhan adalah waktu untuk berkonsentrasi kepada Al-qur an,"tegas Yoyoh, disamping itu, Yoyoh juga menerapkan prinsip keterbukaan antara orangtua maupun anak-anak.

Biodata:
Nama: Yoyoh Yusroh, S.Pdi
Tempat Lahir: Tangerang
Tgl Lahir: 14-11-1962
Agama: Islam

Riwayat Pendidikan:
1. STAI AlQudwah
2. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 1982
3. PGAN Atas Pondok Pinang Jakarta, tahun 1979
4. PGAN Pertama Tangerang, tahun 1979
5. SDN Jurumudi II, tahun 1972

Riwayat Pekerjaan:
1. Guru agama SMU Bahagia tahun 1983-1984
2. Wakil Direktur Taman Qur an Robbi Rodhiyya tahun 1989-1991
3. Dosen Lembaga Studi Islam Al Hikmah tahun 1991-1997
4. Dosen Institut Pemberdayaan Perempuan (IPP) tahun 2001
5. Dosen Pendidikan Guru TK Islam Nurul Fikri tahun 2003
6. Pembimbing Utama biro Perjalanan Haji PT Madani tahun 2002-sekarang
7. anggota DPR/MPR RI tahun 1999-2004, Komisi VII
8. anggota DPR/MPR RI tahun 2004-2009, Komisi VIII
9. Anggota Dewan Pakar ICMI Tahun 2005-2010, bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Lansia

Tanda Jasa:
1. International Muslim Women Union (IMWU) tahun 2000
2. International Muslim Women Union (IMWU) tahun 2003
3. Mubaligh National dari Departemen Agama Pusat tahun 2001

Sumber: www.dpr.go.id

Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A.

Nama Lengkap	: Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A.
Tempat, Tgl. Lahir	: Klaten, 8 April 1960
Istri	: dr. Diana Abbas Thalib
Saudara Kandung	: 6 orang
Anak	: 6 orang
Pekerjaan :
Anggota DPR RI
Pendidikan :
1. 1972: SDN Kebondalem Kidul I, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah
2. 1973: Pondok Pesantren Modern Darussalam, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. (SLTP)
3. 1978: Pondok Pesantren Modern Darussalam, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur (SMA)
4. 1979: IAIN Sunan Kalijogo, Fakultas Syari’ah, Yogyakarta
5. 1983: Universitas Islam Madinah, Fakultas Dakwah dan Ushuluddin, Saudi Arabia. Skripsi “Mauqif Al-Yahud Min Islam Al Anshar” (Sarjana)
6. 1987: Program Master Universitas Islam Madinah, Departemen Aqidah Thesis “Al Bathiniyyaun Fi Indonesia, ‘Ardh wa Dirosah”. (Master)
7. 1992: Program Doktor, Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia.
Pengalaman Organisasi :
1. 1973: Anggota Pelajar Islam Indonesia (PII)
2. 1979: HMI IAIN Walisongo Yogyakarta, Training.
3. 1981-1982: MIP PPI Madinah Arab Saudi, Sekretaris.
4. 1999-Sekarang: Anggota Pengurus Badan Wakaf Pesantren Gontor
5. 1982-1985: Ketua PPI Saudi Arabia
6. Anggota Majelis Tablig dan Da’wah Khusus PP Muhammadiyah
7. 2005-2010: Wakil Ketua Dewan Penasihat ICMI Pusat
Pengalaman Profesi :
1. Dosen Pasca Sarjana Magister Studi Islam, UMJ
2. Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum, UMJ
3. Dosen Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
4. Dosen Fakultas Ushuludin (Program Khusus) IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
5. Dosen Pasca Sarjana Universitas Asy-Syafi’iyah, Jakarta
6. Ketua LP2SI (Lembaga Pelayanan Pesantren dan Studi Islam) Yayasan Al-Haramain, Jakarta
7. Dewan Redaksi Jurnal "Ma’rifah"
8. Ketua Forum Dakwah Indonesia
9. Presiden Partai Keadilan 2000-2002
10. Presiden Partai Keadilan Sejahtera 2003–2004
11. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Republik Indonesia 2004–2009
12. Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen DPR RI 2009-2014

Prof. Dr. Didik Junaidi Rachbini

Nama Lengkap	: Prof. Dr. Didik Junaidi Rachbini
Tempat, Tgl. Lahir	: Pamekasan, 2 September 1960
Istri	: Dr. Ir. Yuli Retnani
Saudara Kandung	: 2 orang
Anak	: 3 orang
Pekerjaan :
Dosen
Pendidikan :
1. S1 Institut Pertanian Bogor (IPB)
2. S2 (M.Sc.) Central Luzon State University, Filipina
3. S3 (Ph.D.) Central Luzon State University, Filipina
Pengalaman Organisasi :
1. 1982-1983: Ketua HMI Cabang Bogor
2. 1984-1985: Ketua Pengurus Besar HMI
3. 1995-2000: Pengurus Pusat ICMI
4. 1997-2001: Pengurus Pusat PERHEPI
5. 1998-2003: Pengurus Pusat HA IPB
6. 1998-2003: Anggota Majelis Pendidikan Tinggi Nasional
7. 1999-2003: Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha
8. 2009-sekarang: Pengurus Pusat ISEI
Pengalaman Profesi :
1. 1982-1983: Asisten Dosen IPB
2. 1983-1985: Dosen IPB
3. 1985-1994: Peneliti LP3ES, Jakarta
4. 1990-1991: Konsultan FAO
5. 1991-1992: Kepala Program Peneliti LP3ES
6. 1992-1994: Wakil Direktur LP3ES
7. 1993-1994: Dosen Universitas Nasional
8. 1993-1995: Konsultan UNDP
9. 1993-sekarang: Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia
10. 1995-2000: Direktur INDEF
11. 1995-1997: Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana
12. 1995-sekarang: Pendiri dan Pengajar di Universitas Paramadina Mulya
13. 1997: Pembantu Rektor I, Univ. Mercu Buana, Jakarta
14. 1998-sekarang: Dosen Program Magister Manajemen UI dan MPKP UI
15. 1998-1999: Anggota MPR Ri Utusan Golongan
16. 2011-2014: Ketua Yayasan Paramadina
17. 2007-2012: Ketua Majelis Wali Amanah IPB
18. 2004-2008: Ketua Komisi VI DPR RI
19. 2008-2009: Wakil Ketua Komisi X DPR RI
20. 2011-sekarang: Ketua LP3E KADIN
21. 2012-2014: Anggota KEN

[Sumber: http://hidayatdidik.net]

PENGANTAR

Segala puji dipanjatkan kepada Allah, Rabb sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada qudwah hasanah kita, junjungan Nabi Muhammad SAW, para keluarga, shahabat, dan para pejuang risalah yang disampaikannya sampai akhir zaman.

Terima kasih disampaikan kepada semua yang terlibat dalam penyusunan ini, terutama para anggota tim yang telah bersusah payah dan bekerja keras dengan mengerahkan tenaga dan pikiran demi terlaksananya tugas tersebut, serta yang telah melakukan pembahasan secara seksama terhadap draft yang telah disediakan. Semoga amal baik mereka diterima di sisi Allah dan menjadi bekal bagi kehidupan akhirat nanti.

"Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya-lah aku kembali." Hanya kepada Allah kita berserah diri.

I. PENDAHULUAN

A. LANDASAN

1. Firman Allah,

“Dia telah mensyari`atkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)." (QS, al-Syura: 13)

2. Firman Allah,

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik" (QS, al-Nur: 55)

3. Firman Allah,

“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam surga `Adn. Itulah keberuntungan yang besar. Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman." (QS, al-Shaff: 10-13)

4. Firman Allah,

Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa." (QS, al-An'am: 153)

5. AD/ART ( Muqoddimah dan Tujuan).

B. DASAR PEMIKIRAN

Islam adalah sistem integral yang mampu membimbing ummat manusia menuju kesejahteraan lahir dan batin, duniawi dan ukhrawi. Kesejahteraan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui dua kemenangan, yaitu kemenangan pribadi (futuh khashah) dan kemenangan politik (futuh ‘ammah). Kemenangan pribadi diraih dengan ketaqwaan yang bersifat individu, sedangkan kemenangan politik diraih dengan ketaqwaan kolektif. Da'wah yang sistemik dan terus-menerus adalah satu-satunya jalan menuju dua kemenangan tersebut

Realitas masyarakat Indonesia saat ini menunjuk kan tengah terjadinya deviasi sistemik kehidupan ber masyarakat dari sendi-sendi tuntunan ilahiyah dalam hampir semua sendi kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Akibat hal tersebut terjadilah berbagai malapetaka yang menimpa bangsa ini dalam berbagai sisi kehidupan. Diyakini, sebuah bangsa akan terbebas dari segala bentuk malapetaka yang menakutkan apabila bangsa tersebut memurnikan keimanannya kepada Allah dan secara konsisten merealisasikan seluruh hukum-hukum-Nya. (QS.6 : 81-82).

Untuk mengembalikan masyarakat kepada tun tunan Allah diperlukan gerakan dakwah, yang pada hakikatnya merupakan proses tahawwul wa taghayyur (transformasi dan perubahan) menuju tatanan kehidupan yang islami, baik pada level perorangan maupun pada level kemasyarakatan dan kenegaraan. Gerakan da'wah akan efektif apabila didukung oleh manhaj, uslub dan wasilan yang jelas serta tanpa ragu terjun ke sektor kehidupan, termasuk wilayah politik.

Namun, ketika gerakan dakwah memasuki wilayah kemasyarakatan dan kenegaraan, mau tidak mau dia akan berhadapan dengan berbagai kendala internal dan tantangan eksternal yang harus disikapi dan dihadapi dengan penuh perhitungan agar cita-cita dakwah dapat dicapai dengan baik. Untuk itu diperlukan sebuah perspektif dan kerangka kerja yang menjadi patokan dasar aktifitas Partai serta menjadi guidence bagi aktifis dalam merespons dan mengantisipasi persoalan yang terjadi dalam aktifitas sosial politik. Perspektif, patokan dasar dan guidance itu dirumuskan dalam bentuk Kebijakan Dasar Partai.

Dengan kebijakan dasar yang jelas diharapkan seluruh proses perjalanan Partai dan aktifitasnya tetap berada dalam bingkai da'wah. Dengan demikian jati diri Partai Keadilan Sejahtera sebagai Partai Da'wah merefleksi ke seluruh sikap, perilaku dan aktifitasnya.

C. TUJUAN

Kebijakan Dasar Partai Keadilan Sejahtera ini dimaksudkan untuk :

1. Meletakkan perspektif dan kerangka kerja Partai dalam menyusun dan mengoperasionalkan program-program strategis.

2. Memberikan kerangka umum kepada Partai untuk memudahkan dalam penyusunan program aksi dan langkah-langkah operasionalnya.

3. Menjadi patokan umum dalam memposisikan Partai sebagai kekuatan politik dalam berinteraksi dengan berbagai kekuatan masyarakat.

4. Menjadi guidance bagi aktivis dalam merespons dan mengantisipasi persoalan yang terjadi dalam aktivitas sosial politik.

II. VISI DAN MISI

A. VISI

Visi Umum:

"SEBAGAI PARTAI DA'WAH PENEGAK KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN DALAM BINGKAI PERSATUAN UMMAT DAN BANGSA."

Visi Khusus:

PARTAI BERPENGARUH BAIK SECARA KEKUATAN POLITIK, PARTISIPASI, MAUPUN OPINI DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT INDONESIA YANG MADANI.

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai :

1. Partai da'wah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.

3. Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

4. Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

B. MISI

1. Menyebarluaskan da'wah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir.

2. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi.

3. Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat.

4. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.

5. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam.

6. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahim, kerjasama dan ishlah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisir agenda reformasi.

7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.

III. PRINSIP KEBIJAKAN

Secara umum prinsip kebijakan dasar yang diambil oleh Partai Keadilan Sejahtera terefleksi utuh dalam jati dirinya sebagai Partai Da'wah. Sedangkan da'wah yang diyakini Partai Keadilan Sejahtera adalah da'wah rabbaniyah yang rahmatan lil'alamin, yaitu da'wah yang membimbing manusia mengenal Tuhannya dan da'wah yang ditujukan kepada seluruh ummat manusia yang membawa solusi bagi permasalahan yang dihadapinya. Ia adalah da'wah yang menuju persaudaraan yang adil di kalangan ummat manusia, jauh dari bentuk-bentuk rasialisme atau fanatisme kesukuan, ras, atau etnisitas.

Atas dasar itu maka da'wah menjadi poros utama seluruh gerak partai. Ia juga sekaligus menjadi karakteristik perilaku para aktivisnya dalam berpolitik. Maka prinsip-prinsip yang mencerminkan watak da'wah berikut telah menjadi dasar dan prinsip setiap kebijakan politik dan langkah operasionalnya.

1. Al-Syumuliyah (Lengkap dan Integral)

Sesuai dengan karakteristik da'wah Islam yang syamil, maka setiap kebijakan Partai akan selalu dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, meman dangnya dari berbagai perspektif, dan mensinkronkan antara satu aspek dengan aspek lainnya.

2. Al-Ishlah (Reformatif)

Setiap kebijakan, program, dan langkah yang ditempuh Partai selalu berorientasi pada perbaikan (ishlah), baik yang berkaitan dengan perbaikan individu, masyarakat, ataupun yang berkaitan dengan perbaikan pemerintahan dan negara. dalam rangka meninggikan kalimat Allah, memenangkan syari'at-Nya, dan menegakkan daulah-Nya.

3. Al-Syar'iyah (Konstitusional)

Syari'ah yang berisi hukum-hukum Allah SWT telah menetapkan hubungan pokok antara manusia terhadap Allah (hablun min Allah) dan hubungan terhadap diri sendiri dan orang lain (hablun min al-nas). Menjunjung tinggi syari'ah, ketundukan, dan komitmen kepadanya dalam seluruh aspek kehidupan merupakan kewajiban setiap muslim sebagai konsekuensi keimanannya. Komitmen itu wujud dalam bentuk keteguhan (al-istimsak) kepada al-haq, bulat hati dan percaya penuh kepada Islam sebagai ajaran yang lurus dan konprehensif yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan dengan tetap menjaga fleksibiltas sebagai ciri dari syari'at Islam serta mempertimbangkan aspek legalitas formal yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Demi terwujudnya makna kemerdekaan sejati semua peraturan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah menjadi dasar konstitusi bagi seluruh kebijakan, program dan perilaku politik. Sebab kemandirian refrensi syari'at pada kekuasaan negara dan penegak hukum memberikan jaminan penting dalam merealisir amanah dan melawan kedhaliman.

4. Al-Wasathiyah (Moderat)

Masyarakat muslim disebut sebagai masyarakat "tengah" (ummatan wasatha). Simbol moralitas msyarakat Islam tersebut melahirkan prilaku, sikap, dan watak moderat (wasathiyah) dalam sikap dan interaksi muslim dengan berbagai persoalan. Al-wasathiyah yang telah menjadi ciri Islam baik dalam aspek-aspek nazhariyah (teoritis) dan ‘amaliyah (operasional) atau aspek tarbiyah (pendidikan) dan tasyri ‘iyah (perundang-undangan) harus merefleksi pada aspek ideologi ataupun tashawwur (persepsi), ibadah yang bersifat ritual, akhlak, adab (tatakrama), tasyri' dan dalam semua kebijakan, program, dan perilaku politik Partai Keadilan Sejahtera. Dalam tataran praktis sikap kemoderatan ini dinyatakan pula dalam penolakannya terhadap segala bentuk ekstremitas dan eksageritas kezhaliman dan kebathilan.

5. Al-Istiqamah (Komit dan Konsisten)

Oleh sebab berpegang teguh kepada ajaran dan aturan Islam (43: 43) merupakan ciri seorang muslim maka komitmen dan konsistensi kepada gerakan Islam harus menjadi inspirasi setiap geraknya. Konsekuensinya seluruh kebijakan, program, dan langkah-langkah operasional Partai harus istiqamah (taat asas) pada "hukum transenden" yang ditemukan dalam keseluruhan tata alamiah dan dalam keseluruhan proses sejarah (ayat-ayat kawniyat-Nya), dalam Kitab-kitab-Nya (ayat-ayat qawliyat-Nya) dan dalam sunnah Rasulullah SAW, dalam konsensus ummat, serta dalam elaborasi tertulis oleh para mujtahid yang berkompeten mengeluarkan hukum-hukum terhadap masalah yang benar-benar tidak ditemukan secara tekstual dalam Risalah orisinal (al-Qur`an dan al-Sunnah). Konsistensi menuntut kontinyuitas (al-istimrar) dalam gerakan dalam arti adanya kesinambungan antara kebijakan dan program sebelumnya.

6. Al-Numuw wa al-Tathawwur (Tumbuh dan Berkembang)

Konsistensi yang menjadi watak Partai Keadilan Sejahtera tidak boleh melahirkan stagnan bagi gerakan dan kehilangan kreatifitasnya yang orisinal. Maka prinsip al-numuw wa al-tathawwur (pertum-buhan yang bersifat vertikal dan perkembangan yang bersifat horizontal) harus menjadi prinsip gerakannya dengan tetap mengacu kepada kaidah yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Oleh karena itu Partai dalam kebijakan, program dan langkah-langkah operasionalnya harus tetap konsern kepada pengembangan potensi SDM hingga mampu melakukan eksalarasi mobilitas vertikal dan perluasan mobilitas horizontal.

7. Al-Tadarruj wa Al-Tawazun (Bertahap, Seimbang dan Proporsional)

Pertumbuhan dan perkembangan gerakan da'wah Partai mesti dilalui secara bertahap dan proporsional, sesuai dengan sunnatullah yang berlaku di jagat raya ini. Seluruh sistem Islam berdiri di atas landasan kebertahapan dan keseimbangan. Kebertahapan dan keseimbangan merupakan tata alamiah yang tidak akan mengalami perubahan. Manusia secara fithrah tercipta dalam kebertahapan dan keseimbangan yang nyata. Maka semua tindakan manusia, lebih-lebih tindakan politik, yang berupaya memisahkan diri dari kebertahapan, keserasian dan keseimbangan akan berakibat pada kehancuran yang karenanya dapat dikategorikaan sebagai kejahatan bagi kemanusiaan dan lingkungan sejagat. Oleh sebab itu kebertahapan dan keseimbangan (tadarruj dan tawazun) harus melekat dalam seluruh kiprah Partai, baik dalam kiprah individu fungsionaris dan pendukung nya ataupun kiprah kolektifnya.

8. Al-Awlawiyat wa Al-Mashlahah (Skala Prioritas dan Prioritas Kemanfaatan)

Efektivitas sebuah gerakan salah satunya ditentukan oleh kemampuan gerakan tersebut dalam menentukan prioritas langkah dan kebijakannya. Sebab segala sesuatu mempunyai saat dan gilirannya. Amal perbuatan memiliki keutamaan yang bertingkat-tingkat pula (9: 19-20), dari yang bersifat strategis, politis, sampai ke yang bersifat taktis. Prinsip al-awlawiyat dalam gerakan pada hakikatnya refleksi dari budaya berpikir strategis. Oleh sebab itu kebijakan, program, dan langkah-langkah operasionalnya didasarkan kepada visi dan misi partai. Prinsip al-awlawiyat dapat melahirkan efisiensi dan efektifitas gerakan. Di samping itu, Partai Keadilan Sejahtera yakin bahwa sebaik-baik muslim adalah yang paling bermanfaat bagi kepentingan manusia. Maka pada hakikatnya mashlahah ummah menjadi dasar dan prisip dalam kebijakan, program, dan langkah-langkah operasionalnya. Untuk itu ia akan tetap konsern terhadap semua persoalan yang dihadapi ummat. Kepentingan ummat selalu menjadi pertimbangan dan perioritas. Maka baik dalam kebijakan ataupun dalam sikap dan operasional harus selalu memiliki keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan ummat. Kepentingan ummat harus diletakkan di atas kepentingan kelompok dan individu.

9. Al Hulul (Solusi)

Partai Keadilan Sejahtera sesuai dengan namanya, ia memperjuangkan aspek-aspek yang yang tidak hanya berhenti pada janji, teori maupun kegiatan yang tidak dirasakan manfaatnya oleh ummat. Keadilan dan kesejahteraan haruslah diperjuangkan dengan ihsan dan itqon (profesional), itulah yang mengharuskan partai dan aktivisnya mengarahkan aktivitas dan program partai untuk menjadi solusi dan merealisirnya di setiap aktivitas yang mereka tempuh.

10. Al-Mustaqbaliyah (Orientasi masa depan)

Pada kenyataannya tiga dimensi waktu (masa lalu, masa kini, dan masa mendatang) merupakan realitas yang saling berhubungan. Disadari, sasaran da'wah yang akan diwujudkan merupakan sasaran besar, yaitu tegaknya agama Allah di bumi yang menyebarluaskan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh ummat manusia, yang bisa jadi yang akan menikmati keberhasilannya adalah generasi mendatang. Maka seyogyanya setiap kebijakan yang diambil dan program-program yang dicanangkan mengaitkan ketiga dimensi waktu tersebut. Masa lalu sebagai pelajaran, masa kini sebagai realitas, dan masa depan sebagai harapan. Keadaan yang kita geluti sekarang merupakan refleksi masa lalu kita dan sekaligus akan menentukan masa depan kita. Maka sangat bijak kalau kebijakan, program, dan langkah-langkah yang ditempuh tidak menge nyamping kan ketiga dimensi waktu tersebut dan selalu berorientasi pada masa depan, tidak hanya memikirkan nasib kita sekarang ini (59: 18).

10. Al-'Alamiyah (Bagian dari da'wah sedunia)

Pada hakikatnya gerakan da'wah Islamiyah, baik tujuan ataupun sasaran yang akan dicapai, bersifat ‘alamiyah (mendunia) sejalan dengan universalitas Islam. Hal itu telah menjadi sunnatudda'wah. Ia merupakan aktivitas yang tidak kenal batas etnisitas, negara, atau daerah tertentu. Kenyataan itu menegaskan bahwa eksistensi da'wah kita merupakan bagian dari da'wah ‘alamiyah. Oleh sebab itu prinsip kebijakan da'wah kita tidak lepas dari kebijakan dan gerakan da'wah sedunia. Adalah suatu kemestian setiap kebijakan yang diambil, program yang dicanangkan, dan langkah-langkah yang ditempuh selaras dengan kebijakan da'wah yang bersifat ‘alami dan tunduk pada sunnatudda'wah tersebut dengan tidak melikuidasi persoalan khas yang dihadapi di masing-masing wilayah.

IV. KEBIJAKAN DASAR

Kebijakan Dasar Partai dapat dilihat dalam dua rumusan yaitu Kebijakan Umum dan Strategi Umum. Kebijakan Umum dijabarkan dalam berbagai aspek yang merupakan lingkup kehidupan sehari-hari partai yaitu Ideologi, Politik, Birokrasi, Ekonomi dan Kesejahteraan, Sosial Budaya, IPTEK dan Hukum. Sementara itu, Strategi Umum ditempuh melalui dua hal yaitu Kebijakan Internal dan Eksternal .

A. Kebijakan Umum :

1. Ideologi

Diprediksi kesadaran politik masyarakat akan terus menguat seiring penguatan ideologisasi dalam tubuh partai-partai politik. Oleh sebab itu perlu ditetapkan sebuah kebijakan dasar dalam mengantisipasi kemungkinan menguatnya konflik-konflik ideologis di kalangan aktivis partai.

1. Memproyeksikan Islam sebagai sebuah ideologi ummat yang menjadi landasan perjuangan politik menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin.

2. Menjadikan ideologi Islam sebagai ruh perjuangan pembebasan manusia dari penghambaan antar sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah SWT ; pembebasan manusia dari kefajiran ideologi rekaan manusia menuju keadilan Islam ; dan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dan ketenangan hidup.

3. Operasionalisasi ideologi Islam dan cita-cita politiknya di atas tiga prinsip

· Pertama : Kemenyeluruhan dan finalitas sistem Islam,

· Kedua : Otoritas syari'ah yang bersumber dari al-Qur‘an dan al-Sunnah, dan ijtihad.

· Ketiga : Kesesuaian aplikasi sistem dan solusi Islam dengan setiap zaman dan tempat.

2. Politik

Pembangunan sistem
Memperjuangkan konsepsi-konsepsi Islam dalam sistem kemasyarakatan dan kenegaraan
Pembangunan komunikasi politik
Komunikasi politik dipandang sebagai proses yang dilakukan satu sistem untuk mempengaruhi sistem yang lain melalui pengaturan signal-signal yang disampaikan. Dikarenakan komunikasi politik dilakukan dengan tujuan agar orang lain mau berpartisipasi dalam politik maka diperlukan beberapa kerangka dasar yang dapat dijadikan guidance para aktivis dalam komunikasi politik.

1. i. Penyadaran umum pentingnya sistem politik Islami sebagai solusi terhadap persoalan bangsa dan negara.

2. ii. Mengokohkan kredibilitas dan efektifitas komunikasi antara Partai dan mayarakat

Pembangunan budaya politik

1. Mengokohkan Islam sebagai sumber nilai budaya dalam kehidupan politik

2. Mengembangkan budaya egaliter dan demokratis yang tercermin dalam perilaku politik

3. Membangun budaya rasionalitas dalam kehidupan politik

4. Mengembangkan budaya hisbah.

Pembangunan partisipasi politik

1. Penumbuhan kondisi yang menyebabkan lahirnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi politik melalui Partai Keadilan Sejahtera secara sukarela.

2. Mempersiapkan suasana yang kondusif yang dapat menarik orang untuk berpartisipasi secara bebas.

Hubungan eksternal
Pola ta'awun ‘alal birri wat taqwa (bekerja sama dalam merealisir kebajikan dan taqwa), dan tidak ta'wun ‘alal ismi wal ‘udwan (bekerja sama dalam dosa dan melanggar hukum) adalah merupakan prinsip dasar dalam membangun kerja sama. Selain itu Al-Wala merupakan asas hubungan sesama muslim. Sedangkan al-Barra merupakan asas hubungan dengan orang-orang kafir. Dalam rangka optimalaisasi prinsip dasar hubungan sesama manusia dalam perspektif Islam itu perlu kebijakan umum.

1. Bersikap cinta, ta'awun, dan loyal dengan partai, organisasi, dan lembaga-lembaga Islam, baik di dalama ataupun di luar negeri.

2. Aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk terciptanya kerjasama, ukhuwwah, dan persatuan antara lembaga-lembaga Islam.

3. Membudayakan sikap husnuzhan (baik sangka) terhadap sesama organisasi Islam

4. Bersikap tegas terhadap semua institusi yang mengusung dan mengibarkan bendera kekufuran.

Pemilu 2004
Menghadapi Pemilu 2004 nanti diperkirakan skala persaingan antarpartai politik semakin luas. Di sisi lain, diterapannya sistem semi distrik (berdasar Undang-undang Pemilu yang baru), seiring dengan menguatnya tuntutandesentralisasi, memerlukan kebijakan dan strategi baru. Dalam kaitan ini Partai Keadilan Sejahtera menentukan kebijakan umum.sebagai berikut :

1. Mengikuti Pemilu tahun 2004 dengan bendera Partai Keadilan Sejahtera

2. Menentukan kawasan-kawasan unggulan untuk sukses dakwah melalui Pemilu yang rinciannya akan ditentukan oleh DPP Partai Keadilan Sejahtera

3. Komitmen untuk memenuhi kuota perempuan dalam Pemilu dengan mencalonkan dari kalangan perempuan sebagai calon anggota legislatif sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.

4. Mempercepat proses pembentukan Dewan Pakar di tingkat pusat dan daerah dan mengefektifkannya sebagai sarana rekrutmen tokoh potensial.

5. Memperkuat struktur dan SDM di Dati II sebagai langkah antisipasi diberlakukannya otonomisasi daerah dan Sistem Semi Distrik.

6. Memperkuat lini dan akses ekonomi dan menggalakkan tabungan Pemilu.

3. Birokrasi

Setidak-tidaknya ada tiga fenomena yang muncul dalam kehidupan birokrasi sekarang ini :

· Pertama : kebobrokan di semua sektor,

· Kedua : menjadi sarang KKN, dan

· Ketiga : tidak profesional dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu perlu dilakukan reformasi untuk memun culkan clean government. Sebagai konsekuensinya perlu Partai memiliki kebijakan memasuki wilayah birokrasi dengan tujuan ishlah al-hukumah dengan kebijakan:

Lebih memperhatikan birokrasi dengan memasukkan anasir-anasir taghyir internal untuk menuduki jabatan strategis dengan tetap berpegang pada asas kepatutan dan akhlak karimah.
Membentuk wadah independen bagi pegawai yang bekerja di pemerin tahan.
Menjadi pelopor dalam pemberan tasan KKN dan dalam menegakkan kejujuran, keadilan, kesederhanaan, dan profesionalisme serta dalam melayani masyarakat.
Melakukan kontrol secara aktif.

4. Ekonomi dan Kesejahteraan

Kemadirian dalam memenuhi kedua cost dapat membantu terciptanya kesejahteraan yang merata juga merupakan salah satu faktor utama kekuatan sebuah struktur partai. Oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis dan konkret dalam upaya menumbuhkan kemandirian tersebut.

1. Menumbuhkan kesadaran nilai-nilai Islam dalam prilaku dan kebijakan ekonomi.

2. Membangun kekuatan ekonomi ummat dan bangsa melalui pendirian proyek ekonomi yang mandiri betapa pun kecilnya dan memberantas KKN, sistem kartel dan monopoli yang menghancurkan ekonomi rakyat.

3. Memelihara kekayaan ummat secara umum dengan mendorong berkembangnya industri dan proyek-proyek ekonomi Islam.

4. Tidak membiarkan begitu saja satu keping mata uang jatuh ke tangan musuh-musuh ummat.

5. Menjaga kekayaan alam dari eksploitasi yang merugikan rakyat banyak

6. Memperbanyak usaha-usaha solutif dan pilot project untuk memajukan ekonomi rakyat bekerjasama dengan berbagai pihak yang komitmen baik di dalam maupun luar negeri.

5. Sosial Budaya

Kecenderungan membiaknya deviasi sistemik pada bidang sosial budaya, pengabaian nilai-nilai luhur yang diringi dengan menguatnya kultur materialisme, dan dahsyatnya serbuan budaya pop yang dibarengi dengan kecenderungan distorsi pemahaman keagama an bagi sebagian besar masyarakat muslim telah menjadi fenomena umum. Hal itu melahirkan kondisi lingkungan sosial yang jauh dari nilai-nilai Islam. Kondisi seperti itu, jika lemah dalam pemberan tasannya, dapat menyerang lingkungan yang semula baik. Oleh sebab itu Partai perlu mengantisipasi sedini mungkin setidak-tidaknya untuk membentengi diri dari tertularnya berbagai penyimpangan tersebut dengan menetapkan kebijakan umum berikut:

1. Membangun imunitas individu, keluarga, dan masyarakat dari berbagai virus sosial budaya yang dapat merusak jati diri kaum muslimin.

2. Mengembangkan produk-produk budaya Islam baik dalam bentuk keteladanan ataupun dalam bentuk kesenian.

3. Aktif dalam mewujudkan perundang-undangan yang meninggikan budaya bangsa dan mengkoreksi budaya yang merusak.

6. IPTEK dan Industri

IPTEK dan industri merupakan syarat bagi kemajuan materi suatu bangsa dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Sedangkan kebahagiaan hakiki hanya mungkin tercapai apabila manusia mampu memahami kehendak Allah yang dimanifestasikan di dalam hukum-hukum-Nya dan aplikasi yang tepat menge nai hukum-hukum itu melalui aktivitas etis, aktifitas sosial dan teknologi yang dikendalikan secara etis. Untuk itu perlu sebuah kebijakan yang dapat mengarahkan IPTEK dan Industri untuk kebahagiaan manusia.

1. Penguasaan bidang IPTEK dan Industri sebagai syarat kemajuan materi suatu bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan hidup manusia.

2. Menghidupkan upaya-upaya pemberian bingkai moral dalam pengembangan dan aplikasi IPTEK, sehingga menjadi rahmat bagi manusia.

3. Mengembangkan IPTEK terapan untuk membantu akselerasi penguasaan teknologi dalam rangka peningkatan kualitas SDM ummat.

4. Menumbuhkembangkan sentra-sentra industri yang strategis untuk kemajuan ekonomi ummat dan bangsa.

7. Peran dan Tugas wanita

Kenyataan bahwa tugas memakmurkan bumi (istikhlaf) merupakan tugas kolektif manusia (laki-laki dan wanita) yang menunjukkan kenyataan adanya prinsip ‘kemitraan' dalam peran sosial politiknya. Hal itu setidak-tidaknya tercermin dalam persamaan nilai kemanusiaan, persamaan hak sosial, dan persamaan dalam tanggungjawab beserta balasannya. Kenyataan lain menunjukkan partisipasi wanita dalam siasah, terutama dalam perolehan suara pada Pemilu, sangat signifikan. Oleh sebab itu Partai perlu memiliki kebijakan dasar menge nai keterlibatan wanita dalam politik.

1. Mengoptimalkan peran wanita dalam segala bidang kehidupan dengan tetap memelihara harkat dan martabat kewanitaannya.

2. Membangun kondisi yang kondusif bagi optima lisasi peran politik wanita dalam mengusung cita-cita politik dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam dan fitrah.

3. Keseimbangan hak pemberdayaam politik.

4. Keseimbangan proporsioanal dalam penempatan wanita di lembaga-lembaga strategis baik secara kwalitatif maupun kwantitatif.

5. Perhatian yang cukup terhadap isu-isu kontem porer wanita yang berkembang di masyarakat.

6. Menjadikan institusi keluarga sebagai lembaga pendidikan politik.

8. Hukum

Sejatinya hukum menetapkan hubungan pokok antara manusia terhadap Tuhan, terhadap makhluk lain, terhadap orang lain, dan terhadap dirinya sendiri. Dalam kehidupan manusia hukum dapat diperlukan memiliki supremasi demi menjamin keteraturan dan menghindari kekacauan. Dalam rangka turut menegakkan supremasi hukum di Indonesia maka Partai Keadilan Sejahtera perlu menentukan kebijakan dasar sebagai berikut :

1. Mendukung terwujudnya supremasi hukum didalam kehidupan masyarakat

2. Membangun kesiapan masyarakat untuk secara bertahap menerima syariat Islam melalui cara-cara yang syar'i dan konstitusional

3. Memperjuangkan secara struktural pemberlakuan hukum-hukum Islam yang masyarakat telah siap menerimanya

4. Mempraktekkan ajaran Islam dan syariatnya secara istiqomah, sebagai solusi, keteladanan dan rahmat bagi kehidupan.

9. Pendidikan:

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia yang seyogyanya ditangani secara serius dan bertanggungjawab. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara pendidikan adalah dasar pembentukan karakter bangsa. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan harus sejalan dengan nilai-nilai dan keyakinan otentik bangsa. Maka setiap upaya pendidikan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar suatu bangsa akan melahirkan generasi yang rapuh dan lepas dari akar kekuatannya.

1. Mengupayakan secara sungguh-sungguh terselenggaranya sistem pendidkan integral yang menjamin lahirnya generasi yang beriman, bertaqwa, cerdas, dan trampil.

2. Melindungi anak bangsa dari sasaran rekayasa pendangkalan aqidah dan pemurtadan yang berkedok aktivitas pendidikan.

3. Memperjuangkan model pendidikan yang terjangkau seluruh elemen masyarakat dan berkualitas.

B. Strategi Umum :

Memperhatikan trend umum perubahan yang terjadi dewasa ini diperlukan suatu kebijakan dasar untuk menghadapi dan menuju perubahan ke depan. Untuk itu diperlukan adanya strategi umum yang berkaitan dengan konsolidasi internal dan ekspansi eksternal :

1. Konsolidasi Internal.

a. Konsolidasi internal dengan sasaran pengokohan barisan, antisipasi tekanan, dan penataan perubahan:

Mengokohkan komitmen ideologis dan doktrin perjuangan.
Mengembangkan keutuhan fikrah dan keluasan wawasan.
Menguatkan ruh mahabbah, ta'awun dan ukhuwah sesama kader.
Mengintensifkan arus komunikasi dua arah antara struktur dan basis kader/pendukung serta mengembangkan budaya amal-jama'i dengan ruh jundiyah.

b. Konsolidasi internal dengan sasaran pengem bangan syi'ar Islam, perluasan basis sosial dan opini umum, dan pengokohan dukungan politik :

Meningkatkan kesadaran tentang wa'yu amni dan siyasi.
Meningkatkan kemampuan identifikasi dan kalkulasi terhadap gerak unsur-unsur kekuat an yang menjadi musuh Islam (yaitu musuh secara ideologis, politis, ekonomis maupun sosial-budaya) di kawasan tanggung-jawab da'wah nya.
Mengembangkan kemampuan pertahan an diri pada setiap kader.
Mengintensifkan ta'amul ijtima'i dengan masyarakat sekitar dan tokoh-tokoh setempat, termasuk aparat dan birokrasi pemerintahan dalam rangka menyerap informasi dan membangun dukungan sosial.

c. Konsolidasi internal untuk menata perubahan :

Menumbuhkan kemampuan elemen struktur dan kader untuk memahami kondisi geografis-demografis-politis yang menjadi wilayah tanggung-jawab da'wahnya.
Meningkatkan penguasaan konsep sional dan metode-metode perubahan masyarakat serta pola-pola pengelola annya.
Meningkatkan efektifitas struktur dalam mengorganisir agenda da'wah, dan melakukan perencanaan strategis sampai tingkat DPD dan menjadikan DPC dan DPRa sebagai ujung tombak ekspansi da'wah di daerahnya.

d. Konsolidasi internal tentang Organisasi, Kaderisasi dan Pengembangan SDM:
Mengingat tantangan masa depan da'wah begitu kompleks dan karenanya memerlukan kelincahan bergerak maka perlu segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menentukan kebijakan dasar tentang organisasi, kaderisasi dan pengembangan SDM:

Melakukan reorganisasi partai yang disesuai kan dengan tantangan ke depan.
Membangun pusat-pusat kaderisasi di setiap wilayah dan daerah.
Mengalokasikan secara proporsional potensi SDM Partai pada lembaga-lembaga strategis dan pusat-pusat perubahan.
Menetapkan doktrin perjuangan dan prosedur disiplin organisasi bagi kader untuk mengokohkan militansi ideologis, pemikiran dan gerakan.

2. Ekspansi Eksternal

a. Ekspansi eksternal melalui pengembangan syi'ar Islam dan pelayanan sosial:

Memperluas wilayah-wilayah jangkauan da'wah secara geografis dan demografis.
Mengoptimalkan peran media massa dan figur-figur massa dan lembaga-lembaga sosial yang dikelola.
Memperkuat sosialisasi simbol-simbol Islam melalui berbagai media publikasi.

b. Ekspansi eksternal untuk memperbesar basis sosial:

Menata personil da'wah dan lembaganya dan meningkatkan aktifitas pembinaan ke berbagai segmen strategis.
Mengembangkan lembaga pendidikan Islam.
Meningkatkan kerjasama da'wah dengan berbagai lembaga, organisasi maupun tokoh-tokoh da'wah.

c. Ekspansi eksternal untuk memperluas opini umum:

Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat akan bahaya media massa yang merusak.
Memberdayakan dan mengembangkan media massa internal.
Mengefektifkan program-program munasharah dan informasi dunia Islam.
Menajamkan kegiatan-kegiatan nadawaat dan sejenis.

d. Ekspansi eksternal untuk memperkokoh dukungan politik:

Menguatkan dukungan sosial dan politik.
Optimalisasi peran dan publikasi misi kerja SDM yang ada di legislatif, eksekutif dan birokrasi.
Mendirikan LSM-LSM dan mengembangkan aksi-aksi advokasi sosial, hukum dan politik yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah,.
Mengefektifkan instrumen kekuatan politik mahasiswa dan kalangan profesi dalam memperjuangkan agenda reformasi secara berkelanjutan.
Melakukan kontrol sosial terhadap kekuasaan.
Membangun jaringan lobby ke pusat-pusat kekuasaan dan kekuatan politik yang tersedia.
Mengefektifkan komunikasi dengan partai-partai Islam, partai-partai reformis, ormas-ormas Islam maupun tokoh masyarakat.

V. PENUTUP

Demikianlah beberapa rumusan Kebijakan Dasar Partai Keadilan Sejahtera yang telah disahkan dalam Musyawarah Nasional Pertama Partai Keadilan Sejahtera. Oleh karena itu perlu dilakukan pensosialisasian, pendalaman dan pengayaan agar strategi, langkah, dan operasionalisasi yang akan diambil oleh Partai lebih dapat dipertanggungjawabkan.