PKS Cilowong

Jakarta (12/2) - Puncak konsolidasi struktur pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tingkat pusat dilakukan di Karangasem, Bali, melalui kegiatan Arung Jeram (rafting) di Sungai Telaga Waja, Selasa (12/2) pagi. Sekitar 100 orang dari Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Syariah Pusat (DSP) dan Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) mengikuti kegiatan arung jeram yang menempuh jarak 16 kilometer. Presiden DPP PKS M. Anis Matta memimpin langsung acara konsolidasi struktur PKS pusat tersebut.


Ketua Bidang Humas DPP PKS Mardani Ali Sera menjelaskan lebih lanjut, setelah kegiatan ini, pengurus akan kembali ke Jakarta untuk fokus menghadapi kerja-kerja pemenangan Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah. “Yang terdekat, PKS telah menargetkan untuk menang di Pemilukada Jawa Barat pada tanggal 24 Februari ini,” ujar Mardani.

Kegiatan arung jeram dipilih, menurut Mardani, karena kegiatan ini membutuhkan kerjasama yang baik, kekuatan fisik dan juga strategi untuk melewati jeram-jeram yang menghadang. “Ini cocok dengan kondisi PKS saat ini yang tengah mencoba melewati cobaan-cobaan politik. Kita akan hadapi dengan tidak meninggalkan unsur fun, seperti amanat Presiden PKS agar kita tidak kehilangan kebahagiaan” tutur doktor teknik mesin lulusan Universiti Teknologi Malaysia ini.

Menurut Mardani, Presiden PKS Anis Matta adalah seorang trainer di bidang pengembangan kepribadian. “Anis Matta ingin memastikan bahwa pengurus PKS seluruhnya siap untuk menjalani hari-hari panjang penuh kerja keras hingga Pemilu tahun 2014 untuk mengejar target 3 besar,”pungkas Mardani.

Sumber: http://www.pks.or.id/content/arung-jeram-gaya-pks-konsolidasi-struktur

Presiden PKS Anis Matta

YOGYAKARTA -- Presiden PKS Anis Matta mengajarkan tiga prinsip pada kadernya dalam menghadapi kemelut yang melanda partai tersebut. Tiga prinsip ini juga diyakini bisa mengantarkan partai itu untuk menangkan Pemilu 2014.

"Ada tiga prinsip yang harus kita pegang untuk keluar dari persoalan ini (masalah Lutfi Hasan Ishaq)," terang mantan Sekjen DPP PKS ini saat memberikan orasi pada konsolidasi partai itu di Yogyakarta, Jumat (8/2).

Ketiga prinsip itu menurutnya, pertama tidak meninggalkan kegembiraan dan melewati kondisi sulit dengan gembira. "Musibah itu jalan panjang menuju kemenangan. Jangan biarkan orang lain menentukan masa depan kita," kata Anis mengingatkan kadernya. 

Prinsip kedua, berfikir dengan cara yang tidak dipikirkan orang lain. Anis melarang kadernya mengikuti cara berfikir para pengamat politik. 

Prinsip ketiga yang harus dipegang kadernya kata Anis adalah memiliki mindset menyerang bukan bertahan. "Dengan tiga prinsip ini kita yakin akan menang di 2014," ungkap Anis optimistis.

Kepada wartawan, Anis mengatakan, konsolidasi partai yang dilakukan di Yogya merupakan rangkaian road show ketiganya. Road show Anis sendiri diawali di Bandung, lalu Medan, Yogyakarta dan akan diteruskan ke Surabaya, Makasar, Denpasar dan kota lain di Indonesia.

Menurutntya, kegiatan tersebut sangat penting, untuk melihat tingkat moralitas kader dan tingkat konfidence mereka. Melalui kegiatan itu kata Anis, pihaknya juga bertemu dengan tokoh masyarakat untuk melihat tingkat kepercayaan umat.

"Ternyata saya temukan fakta berbeda, apa yang dikatakan pengamat ternyata berbeda. Antusiasme semangat dan kepercayaan kader sangat besar," jelas Anis sumringah.

Anis yakin suara PKS merata di seluruh kota di Indonesia pada 2014 mendatang.

Saat ditanya soal kasus LHI, Anis mengatakan menyerahkan sepenuhnya kasus itu melalui proses hukum. PKS kata dia, akan mengikuti seluruh proses hukum terkait hal itu. "Saya konsentrasi ke dalam dan tidak akan berkomentar soal itu," terangnya.

Diakuinya, PKS belum menentukan status keanggotaan LHI di partai tersebut setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Bagi Anis, pengunduran diri LHI dari jabatan presiden PKS dan keanggotaan DPR RI sudah cukup.

Setelah memberikan tausyiyah pada konsolidasi kader di Yogya, Anis bersama pimpinan DPP PKS berjalan kaki dari Gedung Wana Bhakti Yasa menuju Kantor DPW PKS DIY Gambiran.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/02/09/mhxevo-3-prinsip-anis-matta-hadapi-kemelut-pks

Aher - Deddy

BANDUNG - Lima pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Barat periode 2013-2018, dalam acara yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jabar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meneguhkan komitmen antikorupsi dalam memimpin pemerintahan daerah nantinya.

Rangkaian agenda Pilgub 2013 yang bertajuk Penandatanganan Komitmen Berintegritas dan Deklarasi LHKPN Cagub dan Cawagub Jabar itu digelar di Gedung Sate, Bandung, pada Selasa (5/2).

Peneguhan komitmen antikorupsi ditandai pembubuhan tandatangan di atas sehelai kertas besar oleh seluruh Cagub maupun Cawagub, mulai dari nomor pasangan 1 hingga 5.

Hadir pada acara itu, Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanegara, Pimpinan KPK Adnan Pandu Praja, Penasihat KPK Abdullah Hehamahua, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jabar Yayat Hidayat.

Sebelum penandatangan komitmen berintegritas antikorupsi, para kandidat mengumumkan sendiri jumlah kekayaan masing-masing. Besaran kekayaan dimaksud berdasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada KPK.

Terungkap dalam deklarasi LHKPN, Cagub yang tertinggi total kekayaannya adalah Cagub Dikdik Mulyana Arief Mansur. Kandidat independen ini memiliki harta kekayaan Rp 30,6 miliar dan US $ 99.663.

Cagub yang berada di posisi kedua, yakni Dede Yusuf Macan Effendi. Nilai total kekayaan Cagub bernomor 3 ini sebesar Rp 11,3 miliar dan US $ 29.508.

Selanjutnya di urutan 3 dan 4 yakni Cagub Irianto Mahfudz Sidik Syafiuddin dan Ahmad Heryawan. Total harta kekayaan Irianto mencapai Rp 4,6 miliar, sedangkan Ahmad Heryawan senilai Rp 4,5 miliar dan US $ 36.000.

Di urutan 5, Cagub Rieke Diah Pitaloka yang melaporkan total harta kekayaannya mencapai Rp 2,7 miliar.

Pimpinan KPK Adnan Pandu Praja menegaskan, penandatangan komitmen berintegritas antikorupsi dan deklarasi laporan kekayaan dimaksudkan, agar Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar terpilih membangun tatakelola pemerintahan yang baik selama lima tahun mendatang.

"Para kandidat tadi sudah berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bebas korupsi, yang diawali dengan keterbukaan soal harta kekayaan yang dimiliki," papar Adnan.

Sumber: http://pks.or.id/content/cagub-cawagub-jabar-tandatangani-komitmen-antikorupsi

HP Dhito, staf ahli Habib Nabiel Almusawa yang disadap. (ist)

 Habieb Nabiel Al-Musawa yang merupakan Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) IV Fraksi PKS, menegaskan bahwa fitnah suap terhadap anggota DPR fraksi PKS merupakan skenario besar yang dirancang untuk mendeskreditkan PKS.

Dia menyatakan bersama teman-teman se-fraksi PKS di komisi pertanian sudah menolak keras tambahan kuota impor daging untuk tahun 2013, hal tersebut juga saya tegaskan saat raker dengan Kementerian Pertanian. Ia bahkan meminta surat ancaman dari importir ke Dirjen Peternakan dilaporkan ke Kepolisian.

Bahkan Menteri Pertanian (Mentan) Suswono pun juga sudah mengatakan pihaknya tidak pernah memberikan rekomendasi penambahan kuota impor daging tahun 2013. Ia mengaku sudah mengirimkan surat ke Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Rajasa untuk tidak lagi impor.

Legislator asal dapil kalsel ini menengarai penangkapan Luthfi Hasan Ishaq (LHI) di kantor DPP PKS merupakan konspirasi yang memiliki banyak kejanggalan. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada campur tangan asing dari negara-negara pengekspor daging yang merasa dirugikan dengan kebijakan impor tersebut. Skenario dirancang untuk menekan dan memperburuk citra PKS dimata publik. Diduga karena PKS lantang menentang impor daging.

“Bisa jadi memang kader-kader PKS dijadikan target, karena selama ini tidak ada satupun kadernya yang terjerat kasus korupsi. Bukan tanpa alasan saya mengatakan hal tersebut, karena handpone staf ahli saya akh Dhito yang membidangi ekonomi dan anggaran, beberapa waktu lalu disadap oleh orang tak dikenal” ujar Habib Nabiel.

HP saat ini masih digunakan. (ist)

Ia juga mengindikasikan bisa saja kasus ini ditunggangi oleh konspirasi kepentingan politik jelang pemilu. “Diungkap saja dua alat bukti dimaksud, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya. Kok sepertinya PKS jadi target nih,” tuturnya.

KPK harus cepat menuntaskan kasus ini agar masyarakat bisa melihat secara terang-benderang. Jangan sampai kasus ini berlarut-larut padahal belum jelas apakah LHI bersalah atau tidak, tapi PKS sudah diadili oleh opini publik yang terbentuk. Seperti kasus Misbhakun yang akhirnya dibebaskan oleh Mahkamah Agung setelah menjalani masa tahanan dua tahun”, tutup Habib Nabiel. (ist)

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera bidang Kebijakan Publik Hidayat Nur Wahid, menegaskan musibah yang terjadi pada partainya merupakan cobaan yang membuat semakin kokoh dan bersih sebagai partai Islam ke depannya.

"Saat ada musibah seperti ini, kami justru dapat dukungan dari berbagai pihak. Ini belum kiamat bagi PKS, justru kader kami akan kembali pada fitrah dan kebenaran yang sesungguhnya," kata Hidayat di Jakarta, Sabtu 2 Februari 2013.

Menurut manusia bisa salah dan tentunya itu harus diperbaiki. Oleh karena itu, PKS akan menggelar agenda pertaubatan nasional. "Kegiatan ini untuk melanjutkan pembenahan ke dalam," imbuhnya.

Lebih lanjut, Hidayat mengatakan PKS bukanlah partai yang anti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Namun, ia mengajak semua pihak untuk memahami asas praduga tak bersalah. "Jadi kita tunggu pengadilan bekerja, PKS tidak anti KPK. Bahkan, ketika saya menjadi ketua fraksi, kami koreksi pimpinan lewat revisi UU KPK. Jadi posisi PKS tetap hormati KPK," ujarnya.

Koalisi

Dia menambahkan partainya belum membicarakan wacana akan keluar dari koalisi. Menurutnya, aneh jika PKS keluar dari koalisi hanya karena Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Presiden PKS, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap impor daging sapi.

"Akan jadi aneh kami jika kami keluar dari Setgab setelah peristiwa kemarin. Jadi, kami akan cermati satu atau dua minggu ke depan," katanya.

Saat ditanya soal suara di akar rumput yang menginginkan agar PKS keluar dari koalisi pasca Luthfi Hasan menjadi tersangka, Hidayat mengatakan, aspirasi itu boleh-boleh saja. Namun, ia menegaskan, suara kader PKS yang menginginkan agar PKS terus berada di dalam koalisi jauh lebih besar.

"Itu hanya suara aspirasi yang emosional. Justru banyak suara kader yang ingin tetap koalisi," ujar mantan Presiden PKS ini. (eh)

Sumber: http://politik.news.viva.co.id/news/read/387261-badai--sapi--bukan-kiamat-bagi-pks