PKS Cilowong: Menkominfo

Menkominfo

JAKARTA - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring mengatakan, keputusan apakah partainya keluar atau tidak dari koalisi pendukung pemerintah akan ditentukan setelah Presiden Susilo Bambang mengumumkan hasil reshuffle atau perombakan kabinet.

"PKS belum ada sikap. Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Jika sebelum reshuffle kita ambil sikap, kan jadi lucu. Biarlah Presiden bekerja, tenang ambil keputusan," kata Tifatul kepada para wartawan ketika mendampingi Presiden menerima Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong XIII Malaysia, Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah di Istana Negara, Jakarta, Minggu (16/10/2011).

Ketika ditanya apakah dirinya siap dikeluarkan dari jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II jika dinilai tidak bekerja optimal, Tifatul menjawabnya dengan pantun jenaka. "Ayu Ting Ting naik kopaja, yang penting enggak banyak bicara," ujar Tifatul seraya tersenyum lebar.

Seperti diwartakan, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan, sikap politik PKS dalam koalisi tetap akan berbasis pada kontrak koalisi yang telah disepakati bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu dikemukakan Luthfi setelah PKS melakukan Rapat Pimpinan Nasional yang digelar di Jakarta.

"Kita telah putuskan empat sikap kita terkait reshuffle. Salah satunya, sikap kita dalam koalisi akan tetap kepada code of conduct, maupun kesepakatan-kesepakatan khusus lain, yang tercantum dalam kontrak koalisi antara PKS dan Presiden SBY," ujar Luthfi dalam jumpa pers seusai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PKS di Jakarta, Sabtu (15/10/2011).

Dalam hal perombakan kabinet, PKS tetap menilai hal tersebut adalah hak prerogatif presiden. Menurut Luthfi, perombakan tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya Presiden SBY. "Jadi, segala implikasi kebijakan tersebut bukan tanggung jawab mitra koalisi atau yang lainnya," kata Luthfi.

Dalam Rapimnas tersebut, PKS juga berasumsi bahwa perombakan kabinet akan tetap dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif, profesionalisme, dan transparansi. Menurut Luthfi, perombakan kabinet juga akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja kabinet dalam persoalan yang membelit pemerintahan serta akan menjadi asumsi tantangan yang akan datang.

"Jadi, kami yakin Presiden akan melakukan hal tersebut dengan baik karena akan sangat mempertaruhkan kredibilitas beliau sendiri," kata Luthfi.[Sumber: Hindra Liu, Laksono Hari W - www.kompas.com/16/2011].

Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring

VIVAnews - Buronan Muhammad Nazaruddin tiga kali bernyanyi di layar televisi. Namun dalam wawancara dengan Metro TV pada Selasa 19 Juli, ada suara latar jingle Sari Roti.

Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring mengatakan, hal itu bisa diperiksa secara forensik. "Bisa jadi lagi ada rekaman drama Sari Roti di Metro TV," kata Tifatul, di Kantor Presiden, Kamis 21 Juli 2011.

Tifatul menambahkan, wawancara dengan Nazaruddin yang dilakukan secara langsung dengan televisi beberapa waktu lalu bisa dilacak. "Secara teknis bisa dilacak. Polisi sudah tahu kok di mana lokasinya," ujar Tifatul. Hanya saja dia enggan menyebut, di mana keberadaan Nazarddin. "Tanya aja Pak Timur," kata dia.

Tifatul menyontohkan, melalui pengiriman pesan pendek bisa dilacak di mana keberadaan seseorang. "Kita bisa tahu dia dari negara mana dalam negeri atau luar negeri," kata dia.

Menteri dari Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan ada namanya BTS yang melayani. Dari situ, ujar dia, posisi itu bisa diketahui dalam negeri atau luar negeri. "Itu bisa di-trace secara teknis," kata dia.

Tifatul menambahkan, untuk melacak keberadaan Nazaruddin hal tersebut merupakan tugas dari penegak hukum, kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. (umi) [Sumber: vivanews.com]

www.famecount.com.

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring bolehlah disebut sebagai menteri yang paling "gaul" di jagad maya. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini sangat eksis di jejaring media sosial.

Tak berlebihan jika dikatakan ia satu-satunya menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang paling membuka diri terhadap kritik pedas publik di dunia maya. Tak jarang wacana yang dilontarkan Tifatul menjadi kontroversi dan diskusi panas.

Ternyata, Tifatul juga satu dari sedikit politisi dunia yang eksis di dunia maya. Nama Tifatul tercatat di jajaran 100 politisi dunia dengan pengikut terbanyak di media sosial. Ia menjadi satu-satunya politisi Indonesia yang masuk dalam jajaran 100 besar. Situs pencatat statistik sosial media, www.famecount.com, mencatat, ia berada di urutan ke-24.

Tifatul Sembiring tercatat memiliki 207.219 penggemar di Facebook dan 237.281 pengikut di Twitter. Setiap hari, per 18 Juli 2011, penggemar Tifatul di Facebook bertambah 53 orang. Di Twitter, ia mendulang 286 pengikut baru setiap hari.

Tifatul mengalahkan sejumlah politikus ternama Indonesia lainnya, termasuk Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Politikus Indonesia berikutnya yang tercatat di situs tersebut adalah Prabowo Subianto yang bertengger di urutan 110. Prabowo tercatat memiliki 98.878 penggemar di Facebook dan 1.609 pengikut di Twitter.

Lalu, siapa politikus yang paling populer di dunia? Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Ia tercatat paling top di media sosial dengan 22.056.631 penggemar di Facebook, 9.193.299 pengikut di Twitter, dan 162.701.678 views di Youtube . [Sumber: kompas.com]

Menkominfo Tifatul Sembiring

Jimbaran - Menkominfo Tifatul Sembiring dinilai sukses melakukan kampanye anti pembajakan TV Kabel Berbayar di Indonesia. Atas usaha dan dedikasinya, Tifatul mendapat penghargaan dari pemilik program TV Kabel Berbayar seluruh dunia.

"Bapak menteri menerima award dalam rangka menegakkan hukum dalam bidang pembajakan TV Kabel Berbayar," kata Presiden Direktur PT MNC Sky Vision (Indovision) Rudy Hary Tanoesudibyo dalam jumpa pers The Asia Pasific Pay TV Operators Summit 2011, di Ayana Luxury Resort and Spa, Jimbaran, Bali, Jumat (13/5/2011).

Rudy menjelaskan, selama 2 tahun ini, Menkominfo berhasil menekan jumlah pembajak TV Kabel Berbayar. Dalam 2 tahun, pemerintah telah melakukan upaya pendekatan agar para penyedia TV Kabel Berbayar ilegal menutup usahanya.

"Kita sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Menteri dalam hal penegakkan hukum. Bahkan penegakkan tidak dilakukan sewenang-wenang," terangnya.

Seperti diketahui, jumlah pelanggan TV Kabel Berbayar di Indonesia mencapai 1,2 juta. Sementara jumlah pelanggan ilegal menembus angka 2 juta.

Sementara dalam acara penyerahan penghargaan, Tifatul mengucapkan terima kasih dan dukungannya. Politikus PKS ini mengajak semua pihak untuk terus melawan pembajakan.

"Ada bajak darat dan laut. Kalau ini bisa dibilang bajak udara. Kita harus aware kalau berbisnis tidak boleh mencuri. Membajak itu mencuri dan mematikan kreatifitas," kata Tifatul dalam Closing Ceremony The Asia Pasific Pay TV Operators Summit 2011 Jumat malam.

Tifatul yang malam itu mengenakan batik biru mengaku sangat mengapresiasi penghargaan tersebut. "Penegakkan hukum dalam konteks anti pembajakan merangsang suatu kreatifitas yang positif," jelasnya.

Hadir sekitar 500 undangan dari seluruh dunia seperti seluruh Asia, USA, India, Hong Kong dan Eropa termasuk perwakilan grup media seperti Fox, HBO, BBC, Disney, MGM, dan lain-lain. (ape/ndr)

[Sumber: http://www.detiknews.com]

VIVAnews - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring aktif mengkampanyekan gerakan internet sehat melalui akun Twitternya. Di tengah kontroversi Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Konten Multimedia, Tifatul memunculkan beberapa item internet sehat menurutnya.

Posting pertamanya, mengajak segenap lapisan masyarakat melakukan gerakan internet sehat. "Termasuk pemerintah, media, orang tua, sekolah dari lintas segmen," kata Tifatul beberapa hari lalu.

"Menkominfo sudah mulai menggesa sosialisasi gerakan berkode #internetsehat ini. "Sangat baik jika didukung aktif juga oleh seluruh komunitas pengguna intrnet di Indonesia," kata mantan Presiden PKS itu.

Berikut poin-poin gerakan internet sehat yang dikampanyekan Tifatul:
1. Jangan sembarang cantumkan data pribadi dan foto privat di internet;
2. Jangan asal berkomentar negatif, tanpa solusi dan marah-marah tak jelas;
3. Selalu mendampingi dan membimbing anak di bawah umur saat berinternet. Mengarahkan/memberitahu yang boleh/tak boleh;
4. Orangtua kenali dan manfaatkan parental software untuk blok halaman-halaman yang tidak sesuai umur anak;
5. Pahami nilai etika dan tanamkan ke anak-anak bahwa di internet pun perlu etika dan nilai

Dan Anda masih bisa menambahkan poin-poin gerakan yang dipopulerkan Tifatul dan sejumlah followernya di Twitter ini. Caranya, Anda tinggal mem-follow @tifsembiring dan mengirimkan usulan.

Sumber : vivanews.com

VIVAnews - Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Konten Multimedia (RPM Konten) belum sampai ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring juga belum baca isi RPM Konten.

"Orang-orang ribut soal RPM Konten multimedia. Saya sendiri belum baca RPM itu apalagi tanda tangan. Sebab itu dirancang dari tahun 2006," kata Tifatul Sembiring dalam pesan singkatnya kepada Wakil Pemimpin Redaksi antv Uni Z Lubis, Kamis 18 Februari 2010.

Pesan singkat itu diterima Uni Lubis sekitar pukul 15.01 WIB. Dalam pesan singkat itu, Tifatul mengatakan masih berada di Barcelona.

"Sudah satu minggu di luar negeri, sebelumnya ke Swedia," tulis Tifatul seperti disampaikan Uni Lubis kepada VIVAnews.

Sebelumnya, Presiden SBY sendiri menegaskan tahapan RPM Konten belum pada tingkatan pembahasan di Presiden. Belum pula dibahas di Kementerian yang bersangkutan.

"Kembali saya sebutkan, yang jelas belum pada tingkatan Presiden bahkan belum pada menteri yang bersangkutan," kata Presiden SBY sebelum membuka rapat paripurna kabinet di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Februari 2010.

Sebelumnya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai, RPM Konten itu pada intinya melarang penyelenggara jasa internet untuk mendistribusikan konten yang dianggap ilegal (pasal 3 sampai 7), dan mewajibkan memblokade serta menyaring semua konten yang dianggap ilegal (pasal 7 sampai 13) dan pembentukan Tim Konten sebagai lembaga sensor (pasal 22 sampai 29).

PDI Perjuangan (PDIP) juga menolak RPM Konten. PDIP menilai banyak pasal-pasal yang bertentangan dengan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sumber : www.vivanews.com

     Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Konten dan Multimedia sudah tersebar luas. Tanggapan berbagai kalangan juga bertubi-tubi. Bahkan para pihak yang tak sepakat dengan isi rancaan tersebut mengadakan konprensi pers di Hotel Akmani Jakarta Pusat tadi siang (17/02). Namun Menteri Tifatul Sembiring yang saat ditelepon Taufik dari Tempo masih berada di Barcelona Spanyol tak mengetahui isi rancangan itu. "Saya belum tahu rancangan yang mana kenapa diributkan saat saya sedang berada di luar negeri"katanya.

     Rancangan itu menurut Tifatul sudah ada sejak zaman Menteri Komunikasi dan informatika masih dijabat oleh Muhammad Noeh (2006). "Saya tak tahu rancaan yang mana yang dirbutkan. klo saya mau komentar saya mau baca dulu"ujarnya.

     Menurut Menteri Tifatul sudah seminggu meninggalkan indonesia untuk hadir dalam pertemuan di Swedia dan Barcelona Spanyol. "kalaupun ada tak mungkin akan disahkan dalam waktu dekat"katanya.

     Tifatul merasa heran dirinya dihujat di Twitter dalam kasus rancangan peraturan yang beredar itu. "kalau saya bisa jawab saya balas,"katanya. Menteri asal Partai keadilan Sejahtera itu menjamin tak akan mengekang kebebasan pers. "saya kan juga dulu orang media. Saya tak akan mengekang. Saya cuma mendorong agar bila terjadi konflik diselesaikan secara hukum jangan dengan kekerasan. (AT)

Sumber : www.tempointeraktif.com

Jakarta - Pemanggilan Harian Sindo dan Kompas oleh Mabes Polri mendapat sindiran dari Menkominfo Tifatul Sembiring. Menurut mantan Presiden PKS ini, sekarang bukan saatnya lagi memanggil-manggil media massa.

"Ini bukan jamannya lagi memanggil-manggil media, melarang ini itu," kata Tifatul saat ditanya seputar pemanggilan media oleh Mabes Polri di Kantor Depkominfo, Jl Medan Merdeka Barat, Jumat (20/11/2009).

Menurut Tifatul, jika kontek pemanggilan itu untuk mengundang dalam rangka diskusi, tidak ada yang perlu dipersoalkan. Namun begitu, jika yang diundang tidak bersedia datang juga tidak masalah.

"Saya rasa kalau sifatnya sekedar mengundang untuk diskusi silahkan saja. Kalau keberatan nggak datang juga nggak papa," kata Tifatul.

Adapun jika sifatnya ada persoalan hukum terkait pemanggilan tersebut, maka Tifatul mempersilahkan agar persoalan itu diselesaikan. "Kalau ada masalah hukum, silahkan diselesaikan," pungkas mantan Presiden PKS ini. (sho/Rez)

Sumber: detik.com