PKS Cilowong

JAKARTA - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring mengatakan, keputusan apakah partainya keluar atau tidak dari koalisi pendukung pemerintah akan ditentukan setelah Presiden Susilo Bambang mengumumkan hasil reshuffle atau perombakan kabinet.

"PKS belum ada sikap. Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Jika sebelum reshuffle kita ambil sikap, kan jadi lucu. Biarlah Presiden bekerja, tenang ambil keputusan," kata Tifatul kepada para wartawan ketika mendampingi Presiden menerima Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong XIII Malaysia, Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah di Istana Negara, Jakarta, Minggu (16/10/2011).

Ketika ditanya apakah dirinya siap dikeluarkan dari jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II jika dinilai tidak bekerja optimal, Tifatul menjawabnya dengan pantun jenaka. "Ayu Ting Ting naik kopaja, yang penting enggak banyak bicara," ujar Tifatul seraya tersenyum lebar.

Seperti diwartakan, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan, sikap politik PKS dalam koalisi tetap akan berbasis pada kontrak koalisi yang telah disepakati bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu dikemukakan Luthfi setelah PKS melakukan Rapat Pimpinan Nasional yang digelar di Jakarta.

"Kita telah putuskan empat sikap kita terkait reshuffle. Salah satunya, sikap kita dalam koalisi akan tetap kepada code of conduct, maupun kesepakatan-kesepakatan khusus lain, yang tercantum dalam kontrak koalisi antara PKS dan Presiden SBY," ujar Luthfi dalam jumpa pers seusai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PKS di Jakarta, Sabtu (15/10/2011).

Dalam hal perombakan kabinet, PKS tetap menilai hal tersebut adalah hak prerogatif presiden. Menurut Luthfi, perombakan tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya Presiden SBY. "Jadi, segala implikasi kebijakan tersebut bukan tanggung jawab mitra koalisi atau yang lainnya," kata Luthfi.

Dalam Rapimnas tersebut, PKS juga berasumsi bahwa perombakan kabinet akan tetap dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif, profesionalisme, dan transparansi. Menurut Luthfi, perombakan kabinet juga akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja kabinet dalam persoalan yang membelit pemerintahan serta akan menjadi asumsi tantangan yang akan datang.

"Jadi, kami yakin Presiden akan melakukan hal tersebut dengan baik karena akan sangat mempertaruhkan kredibilitas beliau sendiri," kata Luthfi.[Sumber: Hindra Liu, Laksono Hari W - www.kompas.com/16/2011].

Jakarta - Hari ini, Majelis Syuro PKS menggelar rapat di kantor DPP PKS bersama sekitar 90 kadernya. Terkait kontrak koalisi, dalam rapat yang dimulai sejak siang tadi Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan pembahasan kontrak masih dalam proses pemaparan.

"Kami masih dalam proses. Sampai magrib baru sampai pemaparan. Pembahasannya sudah tentu agak panjang karena anggotanya berjumlah 90 orang. Masing-masing punya hak untuk komentar. Kemungkinan tidak selesai malam ini karena jumlah mereka banyak," kata Luthfi kepada wartawan di gedung DPP PKS, Jakarta, Jumat (15/4).

Luthfi menambahkan, keputusan akhir dari kontrak koalisi tidak akan disampaikan ke publik sebelum hasilnya disampaikan ke Presiden SBY. Surat yang akan diputuskan oleh Majelis Syuro esok akan diberikan kepada SBY dalam bentuk surat tertutup.

"Setelah dirumuskan baru akan diputuskan sikap kami. Semua keputusan akan disampaikan langsung ke SBY dalam surat tertutup. Jadi, tidak dibuka ke publik karena ini masalah internal PKS dan SBY. Kami enggak akan buka sikap kepada publik sebelum itu sampai ke SBY. Setelah sampai di SBY, kemudian kami tunggu respon beliau. Mungkin beliau akan merespons secara tertutup atau terbuka. Kalau sudah dari pihak SBY merespons, kami sepakati mana yang dibuka dan yang ditutup. Nanti, kami akan beri keterangan pers mana yang akan dibuka," ujarnya.

Luthfi mengelak bahwa Majelis Syuro PKS dikatakan tidak nyaman dengan draf kontrak baru koalisi tersebut. PKS ingin mengetahui kedudukan hukum dari hak prerogatif presiden dengan hak konstitusional DPR. Hak prerogatif presiden pun tidak bisa sebagai gurauan dan manuver politik.

"Bukan ketidaknyamanan. Kami pahami dan coba pahami dari konstruksi hukumnya. Konteks nyaman enggak nyaman itu relatif. Selama ini hak yang dilindungi itu jadi tema pembicaraan semua politisi kita, seolah-olah hak prerogatif bukan atas tekanan siapapun. Jangan dijadikan bahan gurauan, manuver politik, ancam-mengancam itu enggak bisa. Itu bukan kewenangan pihak lain. Itu murni hak presiden. Kalau hak presiden diobok-obok ini bertentangan dengan UU. Ini bukan berarti akan mereduksi hak konstitusi dalam politik dan demokrasi, bukan membungkam anggota dewan. Mereka memiliki hak mengkritisi. Ini tetap diakui dan dijalankan," katanya.

Lebih lanjut Luthfi mengatakan bahwa harus ada kesepakatan pembicaraan tentang tema yang harus kompak dengan koalisi dan pembicaraan yang bebas dari koalisi. (OL-5)

Sumber: http://www.mediaindonesia.com

Sekjen PKS Anis Matta

Jakarta - Sekjen PKS Anis Matta menegaskan partainya belum bisa tandatangani kontrak baru koalisi karena menunggu keputusan sidang Majelis Syuro.

Menurutnya, PKS belum bisa menentukan sikap lantaran tidak ada alasan bagi PKS untuk mengganti kontrak koalisi sebelumnya.

"Ini otoritas Majelis Syuro menyetujui atau tidak, bukan DPP. Biar Majelis Syuro yang menentukan. Ya harus bersidang dulu," ujar Anis saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa, (12/4).

Wakil Ketua DPR tersebut mengatakan PKS sebenarnya menginginkan evaluasi menyeluruh daripada kontrak baru terhadap koalisi. Janggal jika muncul kontrak baru tanpa ada evaluasi dalam tubuh Setgab.

"Yang kita tunggu evaluasi secara keseluruhan karena itu tidak dilakukan sama sekali," tambahnya.

Sementara itu, terkait partai lain yang telah menyepakati kontrak baru koalisi dengan telah menandatangani kontrak, Anis mengatakan sebagai pemegang tertinggi keputusan, Majelis Syuro bekerja tidak secara individu.

"Kalau partai lain kita tidak tahu, kita independen mengambil sikap. Majelis Syuro bekerja secara akal kolektif bukan individu," tandasnya. (OL-12)

http://www.mediaindonesia.com

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera menyatakan akan segera menggelar rapat Majelis Syuro untuk membahas draft revisi kontrak koalisi. Rapat ini akan digelar sebelum perayaan Milad PKS 17 April yang akan datang. "Tanggal 14-16 besok kalau tidak salah," kata Ketua PKS Nasir Djamil, melalui pesan singkat kepada Tempo, Ahad 10 April 2011.

Menurut Nasir, kontrak koalisi ini menjadi salah satu agenda yang akan dibicarakan dalam repat itu. Rapat Majelis Syuro ini akan dihadiri oleh perwakilan PKS seluruh Indonesia. "Sebab kontrak baru akan sangat berpengaruh bagi perjalanan partai di seluruh Indonesia. Majelis Syuro itu representasi dari daerah, jadi sangat tepat jika draft kontrak baru dibahas disana," ujarnya.

PKS adalah satu-satunya partai anggota koalisi yang belum menyepakati isi dari revisi kontrak koalisi ini. Sedangkan lima anggota koalisi lainnya sudah menyepakati isi kontrak baru ini. Dalam kontrak baru ini sendiri, partai anggota koalisi ditutup kemungkinannnya untuk membuat ke"kisruh"an dalam parlemen seperti yang terjadi saat kasus pembentukan pansus hak angket mafia pajak dan mafia hukum.

Nasir sendiri masih berpandangan bahwa kontrak yang ada saat ini lebih demokratis dibandingkan draft revisi itu."Secara pribadi saya menilai kontrak lama lebih demokratis dan menghargai perbedaan," ujarnya.

Sumber: http://www.tempointeraktif.com