PKS Cilowong

JAKARTA - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring mengatakan, keputusan apakah partainya keluar atau tidak dari koalisi pendukung pemerintah akan ditentukan setelah Presiden Susilo Bambang mengumumkan hasil reshuffle atau perombakan kabinet.

"PKS belum ada sikap. Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Jika sebelum reshuffle kita ambil sikap, kan jadi lucu. Biarlah Presiden bekerja, tenang ambil keputusan," kata Tifatul kepada para wartawan ketika mendampingi Presiden menerima Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong XIII Malaysia, Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah di Istana Negara, Jakarta, Minggu (16/10/2011).

Ketika ditanya apakah dirinya siap dikeluarkan dari jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II jika dinilai tidak bekerja optimal, Tifatul menjawabnya dengan pantun jenaka. "Ayu Ting Ting naik kopaja, yang penting enggak banyak bicara," ujar Tifatul seraya tersenyum lebar.

Seperti diwartakan, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan, sikap politik PKS dalam koalisi tetap akan berbasis pada kontrak koalisi yang telah disepakati bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu dikemukakan Luthfi setelah PKS melakukan Rapat Pimpinan Nasional yang digelar di Jakarta.

"Kita telah putuskan empat sikap kita terkait reshuffle. Salah satunya, sikap kita dalam koalisi akan tetap kepada code of conduct, maupun kesepakatan-kesepakatan khusus lain, yang tercantum dalam kontrak koalisi antara PKS dan Presiden SBY," ujar Luthfi dalam jumpa pers seusai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PKS di Jakarta, Sabtu (15/10/2011).

Dalam hal perombakan kabinet, PKS tetap menilai hal tersebut adalah hak prerogatif presiden. Menurut Luthfi, perombakan tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya Presiden SBY. "Jadi, segala implikasi kebijakan tersebut bukan tanggung jawab mitra koalisi atau yang lainnya," kata Luthfi.

Dalam Rapimnas tersebut, PKS juga berasumsi bahwa perombakan kabinet akan tetap dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif, profesionalisme, dan transparansi. Menurut Luthfi, perombakan kabinet juga akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja kabinet dalam persoalan yang membelit pemerintahan serta akan menjadi asumsi tantangan yang akan datang.

"Jadi, kami yakin Presiden akan melakukan hal tersebut dengan baik karena akan sangat mempertaruhkan kredibilitas beliau sendiri," kata Luthfi.[Sumber: Hindra Liu, Laksono Hari W - www.kompas.com/16/2011].

Tifatul Sembiring

Jakarta - Mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menyatakan, wartawan terlalu berlebihan dalam menulis berita yang memuat pernyataan Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta, terkait reshuffle kabinet.

Sebelumnya, Antara melaporkan, Anis mengancam akan membuka kontrak politik antara PKS dengan Presiden Yudhoyono jika ada kader partai itu yang dicopot dari kabinet.

Menurut Tifatul, berita PKS mengancam itu tidak benar. "Jadi, Pak Anis ditanya bagaimana sekiranya menteri PKS dicopot? Kan itu pertanyaan wartawan, ya itu hak prerogratif presiden. Tapi kami punya kontrak politik. Wartawan tanya, apakah kontrak politik tersebut bisa dipublikasikan? Bisa jawabannya, supaya kita sama-sama tahu apa isinya. Ditulislah oleh satu dua media, PKS mengancam. Anda (wartawan) aja yang lebay (berlebihan)," katanya, ketika menghadiri Rapat Pimpinan Muslimat NU di Jakarta, Rabu (12/10).

Tifatul menegaskan, partainya tetap akan mengawal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meski seandainya menteri dari PKS dicopot dari kabinet. "Kami dari awal sudah bilang akan mengawal pemerintah dari luar maupun dalam," kata Tifatul ketika menghadiri Rapat Pimpinan Muslimat NU di Jakarta, Rabu (12/10).

Oleh karena itu, Tifatul membantah pemberitaan media yang menyebutkan PKS mengeluarkan kalimat ancaman terkait isu reshuffle kabinet.

Tifatul pun mengakui tidak risau jika dicopot dari jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika, karena itu merupakan hak prerogatif presiden. "Siap nggak siap itu hak prerogratif presiden. Sama aja nyawa Anda mau dicabut malaikat. Emang mau ditanya dulu?" katanya.

Presiden Yudhoyono, melalui pertimbangan yang matang, kata Tifatul, bukan orang yang mudah terprovokasi dan bukan orang yang emosional. "Tentu beliau sudah memikirkan masak-masak ke depan bagaimana pembangunan ini tetap berlangsung. Stabilitas politik, keamanan, ini nggak bisa digonjang-ganjing," katanya.

Ditambahkannya, isu reshuffle hanya ramai di luar karena di dalam kabinet masih tenang-tenang saja dan berjalan normal. [EL, Ant][Sumber: gatra.com/13/10/2011]

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meyakini bahwa partainya tetap aman dalam pemerintahan SBY. Sebab, ada kesepakatan antara PKS dan SBY bahwa soal reshuffle kabinet harus dikomunikasikan terlebih dulu. Dan hingga saat ini, katanya, PKS belum melakukan pembahasan khusus soal perombakan kabinet dengan SBY.

"Kalau tidak dipanggil, itu aman berarti. Yang dipanggil-dipanggil itu yang tidak aman," ujar Ketua DPP PKS, Nasir Djamil kepada wartawan usai menghadiri pernikahan putri Tifatul di Sasono Langen Budoyo, TMII, Jakarta Timur, Sabtu (8/10/2011) malam.

Nasir tampak optimis SBY tidak akan me-reshuffle kursi menteri PKS tanpa adanya komunikasi antara keduanya. Namun, jika memang terjadi sebaliknya, Nasir meminta SBY untuk menaati kesepakatan awalnya dengan PKS.

"Kita kembali ke kesepakatan awal, semua harus dikomunikasikan. Bukan kesepakatan partai, tapi memang kesepakatan bersama. Kalau ada yang diganti, harus dikomunikasikan," tuturnya.

"Saya yakin SBY akan tetap pada kesepakatan awal," imbuh Nasir.

Di sisi lain, jika reshuffle benar-benar dilakukan, Nasir berharap agar SBY berani menyampaikan alasannya ke publik. Hal ini dinilai penting agar publik mengetahui dengan jelas kebaikan dan keburukan menteri-menteri yang di-reshuffle.

"Juga harus dipublikasikan, supaya publik bisa tahu, menteri itu jelek, karena apa. Harus disampaikan ke publik, jangan disembunyikan, harus dijelaskan mengapa dia mengganti si A, mengganti si B. Tidak boleh sembunyi di balik hak prerogatif," ucapnya.

Sementara terkait pernyataan Sekjen PKS, Anis Matta yang menyebut isu reshuffle kabinet lebih berorientasi kepada pengaturan 'logistik' untuk Pemilu 2014, Nasir menyebutnya sebagai pendapat pribadi, bukan institusi PKS secara keseluruhan. Nasir meminta agar hal tersebut tidak diartikan sebagai perlawanan terhadap SBY.

"Kalaupun ada pernyataan-pernyataan dari fungsionaris PKS, itu bisa dianggap personal, bukan mewakili institusional PKS. Tidak kemudian di era demokrasi sekarang, orang tidak boleh mengkritik dan sebagainya," terangnya.

"Jadi presiden itu harus melihat institusional, jangan personal. Kalau saya berpendapat berbeda misalnya, dengan partai, ya SBY dan teman Demokrat harus melihat institusi kepartaian," tandas Nasir. (nvc/lrn) [Sumber: Novi Christiastuti Adiputri - detikNews.com/09/10/2011].

Jakarta - Rencana perombakan kabinet oleh Presiden SBY dalam bulan ini diduga akan ditunggangi oleh pihak tertentu untuk mendepak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari kabinet.

Penilaian itu datang dari mantan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid yang ditemui wartawan di gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/10)malam. Namun, ketika disinggung siapa pihak yang ia maksud, Hidayat enggan menjawabnya. "PKS justru melihat ada yang menunggangi reshuffle untuk menendang PKS dari koalisi," kata Hidayat. Oleh karena itu, ia mengingatkan, reshuffle harusnya dipikirkan secara matang betul. Pasalnya, menurut dia, bila reshuffle itu tidak dipikirkan secara matang akan menimbulkan kontroversi. "Pak SBY adalah orang yang rasional," ujarnya.

Kendati dia khawatir PKS akan didepak dari koalisi, tetapi Hidayat merasa tak keberatan seandainya dikeluarkan dari kabinet. Malah, katanya, PKS akan lebih percaya diri bila berada di luar kabinet. (ARI)[Sumber: Kristian Ginting - Liputan6.com/08/10/2011].

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan adanya kontrak koalisi khusus antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin.

Mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid menjelaskan kontrak politik tersebut berbeda dengan kontrak koalisi beberapa partai yang bergabung dalam koalisi.

"Selain kontrak koalisi dengan beberapa partai lain, ada kontrak khusus PKS dengan Pak SBY. Kontrak politik yang ditandatangani Pak SBY dengan pak Hilmi Aminuddin," ujarnya kepada INILAH.COM, Jumat (7/10/2011).

Kontrak khusus tersebut, kata Hidayat, disepakati saat deklarasi pencalonan Presiden SBY dengan Boediono. "PKS tetap komitmen dengan kontrak koalisi itu," kata Hidayat.

Sebelumnya diberitakan, Partai Demokrat menepis adanya kontrak khusus partai koalisi antara Presiden SBY dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Wasekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan menjelaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bukan tipikal presiden yang suka "main belakang".

"Ini mengesankan Pak SBY main belakang. Pak SBY bukan tipikal main politik belakang," kata Ramadhan kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/10/2011). [bar][Sumber: Oleh: Marlen Sitompul - inilah.com]

Burhanuddin Muhtadi

Jakarta - Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang "menggantung" nasib Partai Keadilan Sejahtera dalam koalisi dinilai sebagai suatu hukuman.

"Dilihat dari kultur Jawa yang mempengaruhi SBY, itu bentuk hukuman sangat halus yang ingin dikirimkan SBY kepada PKS dan publik," ujar Burhanuddin Muhtadi,  pengamat politik Lembaga Survei Indonesia, Ahad 3 April 2011.

Sejauh ini, kata dia, semua partai politik anggota koalisi telah dipanggil Yudhoyono untuk membicarakan kontrak baru mereka. Cuma PKS yang belum juga bertemu Yudhoyono.

Namun, ia ragu Yudhoyono bakal memberi hukuman yang lebih berat, semisal mengurangi jatah kursi menteri bagi PKS atau bahkan menendang PKS dari koalisi. Sebabnya, langkah seperti itu dikhawatirkan memberi banyak dampak.

Jika jatah kursi di kabinet dikurangi, kata Burhanuddin, ada kemungkinan PKS akan protes kenapa Partai Golkar, yang lebih "bandel", tak juga dikurangi kursinya.

Kalau PKS keluar dari koalisi, dukungan bagi pemerintah di parlemen bakal berkurang. PKS juga justru berpeluang menjadi lebih solid jika ditendang dari koalisi. "Karena konstituen PKS yang paling kritis terhadap pemerintahan SBY, kalau dikeluarkan (dari koalisi) akan meningkatkan militansi kader PKS untuk turun ke jalan," tuturnya. Dengan begitu, eskalasi politik meningkat dan pemerintah pun makin tak stabil.

Bagaimanapun, kata Burhanuddin, cuma Yudhoyono yang tahu seperti apa nasib PKS dalam koalisi. "SBY tipikal pemimpin yang banyak kalkulasi politik, ini semua sangat tergantung seberapa jauh SBY berani memutuskan nasib PKS," ucapnya.

Namun Burhanuddin mengingatkan, jika Golkar dan PKS tak ditindak tegas, ada peluang duet partai itu bakal mengulangi "kenakalan" mereka terhadap Yudhoyono. Yakni, tak konsisten mendukung pemerintahan, terutama di parlemen. "PKS dan Golkar akan makin mempermainkan SBY, yang karakternya tidak tegas dan berani," katanya.

Sumber: tempointeraktif.com

Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddiq