PKS Cilowong

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mendukung pelaksanaan Gerakan Peduli Produk Halal melalui penetapan Perda yang mengarah dan mendesak tingkat produsen untuk memasang lebel halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perda ini tentu akan kita usulkan kepada DPRD Sumbar sebagai wujud kepedulian kita dalam memberikan makanan yang sehat, bukan untuk umat Islam semata melainkan untuk semua.

Ini disampaikan Gubernur Irwan Prayitno dalam sambutan pada acara Seminar Nasional Gerakan Peduli Produk Halal di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Senin (21/5). Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua MUI, Rektor Unand, Rektor IAIN serta beberapa kepala SKPD terkait.

Lebih jauh Irwan Prayitno menyampaikan, saat ini kita melihat masih banyak masyarakat kita yang tidak peduli terhadap produk halal. Kita menyadari pemahaman terhadap produk halal ini tergantung tingkat keimanan seseorang. Karena itu dari sekarang seharusnya produk halal mesti menjadi perhatian kita, untuk menjaga tingkat kebersihan iman dalam beribadah dan menjalan kehidupan sehari-hari.

Padahal makanan yang dimakan amat mempengaruhi kesehatan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kenapa daging babi haram, jelas disebutkan prilaku babi dan konsumsi yang dimakan tidak baik bagi tubuh manusia. Daging babi memiliki kesamaan dengan tubuh manusia, sehingga penyakit yang ada pada daging babi dapat tumbuh subur di tubuh manusia jika kita memakannya.

Sementara makan daging sapi, binatang yang dihalalkan jika dimakan tidak berdampak pada tubuh manusia. Namun terlepas dari semua itu, bagi kita umat Islam memakan daging tentu juga ditentukan oleh proses penyembelihan, apakah mengikuti syariat Islam, baca bismillah. Untuk itu semua kita mesti melakukan sosialisasi tentang keimanan kita terhadap kepedulian produk halal.

Untuk itu kita berharap masyarakat non muslim juga mampu memberikan perhatian, terhadap makanan yang mereka produksi, sehingga dapat dikategorikan halal, bagi konsumsi umat Islam maupun non muslim, ujarnya. [Sumber: pks.or.id]

Senin (15/8), tepat setahun Gubernur Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Muslim memimpin Provinsi Sumbar. Dalam waktu yang tergolong singkat ditambah berbagai kendala, belum banyak program yang dijanjikan saat kampanye terealisasi dengan baik oleh pasangan yang diusung PKS, Partai Hanura dan PBR ini pada Pilkada Juni 2010 lalu ini.

Gubernur Irwan Prayitno saat jumpa pers satu tahun kepemimpinannya bersama Muslim Kasim, di Auditorium Gubernuran Sumbar kemarin, menyebutkan, salah satu penyebab belum terealisasi secara maksimal program yang dijanjikan adalah keterbatasan anggaran.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya mereka berdua yang merasakan, tapi juga sejumlah kepala daerah di kabupaten dan kota. “Saya pernah bertanya, kenapa program-program yang direncanakan saat kampanye banyak yang hasilnya tidak maksimal. Salah satu alasan mereka adalah keterbatasan dana,” ungkap politisi PKS itu, didampingi Muslim Kasim, Sekprov Ali Asmar di hadapan wartawan dan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Sebetulnya, ada 13 isu strategis yang akan menjadi landasan pasangan tersebut membuat program-program pembangunan di Sumbar hingga 2015.

Yakni, pemahaman agama dan budaya, peningkatan tata pemerintahan yang baik, pelaksanaan otonomi daerah, kualitas SDM, kemampuan wirausaha, daya beli masyarakat, daya saing daerah untuk menghadapi globalisasi, askses dengan daerah tetangga, prasarana dan sarana daerah, dukungan pemerintah nasional, daerah tertinggal dan ketimpangan pembangunan, bencana alam, serta kualitas lingkungan hidup.

“Menurut perkiraan saya, target yang tercapai barulah sebesar 30 persen selama satu tahun ini. Namun hal itu belum bisa dikatakan gagal ataupun berhasil, karena ini baru satu tahun. Di samping itu, banyak juga program yang sifatnya jangka panjang. Di mana hasilnya baru akan kelihatan dua, tiga, lima, atau sepuluh tahun mendatang,” ujarnya.

Melakukan pembangunan dengan berharap dari sumber pendapatan daerah yang ada, lanjut mantan anggota DPR RI tiga periode ini, tidaklah mungkin. Karena pendapatan terbesar Sumbar saat ini hanya dari pajak kendaraan bermotor. Di mana peningkatannya hanya berkisar pada Rp1 miliar hingga Rp2 miliar per tahun.

“Bank Nagari pun demikian. Meski keuntungan yang didapatkan cukup besar, tapi ketika diminta peningkatan deviden, justru Bank Nagari minta untuk ditahan dulu, karena mereka ingin menjalankan sejumlah program pengembangan. Hal yang sama juga berlakukan BUMN yang ada di daerah ini,” tuturnya.

Jadi, dia menyimpulkan, adalah sebuah kenyataan anggaran yang dimiliki pemerintah provinsi untuk berbagai pembangunan terbatas. Untuk itu, dituntut kreativitas yang tinggi untuk bisa mendapatkan hasil maksimal dalam kondisi seperti itu.

“Cara yang efektif untuk mengatasi persoalan ini adalah menyerap berbagai program pemerintah pusat. Dan itu telah banyak kita dapatkan. Mulai dari pembangunan jalan, irigasi, kredit usaha rakyat, serta sejumlah program untuk mendukung gerakan penyejahteraan petani,” beber Irwan.

Selain itu, ke depan penyaluran anggaran dan program pusat ke kabupaten dan kota pun perlu dilakukan lebih selektif, kabupaten dan kota yang serius menanggapinya sangat minim. Inipun dibuktikan dengan banyaknya bantuan pusat tidak terealisasi dan dana sangat besar mesti dikembalikan ke pusat.
Contohnya, beber Irwan, pembangunan irigasi di suatu daerah yang nilai bantuannya Rp3 miliar, tidak bisa direalisasikan karena pemerintah daerah itu tak mampu membebaskan lahan. “Jadi, kami tidak mau mendorong mobil yang mogok. Lebih baik mengisi bensin mobil yang jalan agar tidak berhenti di tengah jalan,” tandasnya.

Cara kreatif lain yang mesti dilakukan untuk menambah pemasukan daerah adalah mendatangkan investor. Buktinya, selama 2010, jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) di Sumbar sebanyak 14 izin investasi dengan nilai sebesar US$27.780.077. Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak empat izin dengan nilai Rp1.015.621.000.000.

Libatkan Perbankan

Dengan berbagai keterbatasan yang ada itu, Irwan dan MK tetap punya komitmen tegas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Rakyat Sumbar harus sejahtera,” ujarnya.
Untuk merealisasikannya, sejumlah program telah disusun sedemikian rupa, tim khusus juga telah dibentuk untuk mengawal program itu. Seperti Gerakan Penyejahteraan Petani (GPP), Gerakan Terpadu Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Perdagangan, dan Gerakan Terpadu Pemberdayaan Fakir Miskin.

Gayung pun bersambut. Irwan menyatakan program itu telah mendapat dukungan dari dunia perbankan, salah satunya melalui fasilitas kredit usaha rakyat (KUR). “Sebanyak tujuh bank di Sumbar, siap menyalurkan kredit mikro untuk usaha masyarakat kecil dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR),” katanya.

Bank pelaksana KUR tersebut adalah BRI, BNI, Mandiri, Syariah Mandiri, Bukopin, BTN, dan Bank Nagari.

Untuk Bank Nagari saja, kata Irwan, telah berhasil menyalurkan kredit pembiayaan sebesar Rp8,5 triliun. Sedangkan khusus KUR disalurkan Rp71 miliar pada 2010 dan tahun 2011 hingga sekarang telah disalurkan Rp250 miliar. “Kredit ini telah dimanfaatkan pelaku UKM di berbagai bidang. Ditargetkan tahun ini KUR terealisasi hingga Rp267 miliar,” tutur Irwan.

Selain itu Bank Nagari juga telah menyalurkan kredit untuk usaha peternakan sapi. Dana yang telah disalurkan Rp1,5 miliar bagi 79 peternak, plus bantuan dana pembuatan kandang sapi secara gratis bekerja sama dengan Ford Foundation.

Butuh Tambahan PNS

Sementara itu untuk reformasi birokrasi, kata Irwan, memang perlu perbaikan signifikan karena rendahnya kualitas SDM PNS. Ini, dibuktikan dengan pembuatan laporan rutin dari tiap SKPD. “Untuk membuat laporan yang sifatnya tahunan saja, masih banyak SKPD yang mesti memperbaikinya berkali-kali. Bahkan, ada SKPD yang bicara kepada saya, tidak mungkin menjalankan sebuah program bantuan pusat karena kurangnya kualitas SDM yang dimiliki,” ujar Irwan.

Untuk Pemprov Sumbar, hanya 30 persen pegawai yang memiliki kualitas bagus dari 8.000 lebih jumlah PNS tetap dan honorer. Dengan kondisi begitu, maka sebagus apapun kebijakan yang dibuat, maka kebijakan tersebut tetap saja tidak bisa berjalan maksimal.

Solusi yang diambil Gubernur untuk mengatasi masalah itu adalah dengan perekrutan CPNS. Maka dari itu, Pemprov Sumbar tetap akan melakukan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2011, bila tidak ada keputusan moratorium atau penghentian sementara CPNS dari Pemerintah Pusat.

“Seleksi CPNS yang dilakukan saat ini murni sebuah upaya mendapatkan CPNS yang punya potensi di bidangnya,” sebutnya seraya menjamin tidak akan ada CPNS titipan dari siapapun.

Penerimaan itu bisa dilakukan, mengingat saat ini belanja pegawai tidak sampai 70 persen dari APBD, seperti yang banyak terjadi di kabupaten dan kota. “Belanja pegawai hanya 25,6 persen dari APBD,” katanya.

Seraya menerima CPNS, program pemetaan potensi bagi aparatur di lingkungan pemprov terus dilakukan sebagai tolok ukur pemberlakukan rotasi, mutasi dan promosi. “Sebab, saya tidak akan mengganti kabinet tanpa tahu bagaimana potensi orang yang dilakukan pemetaan potensi. Kita akan tempatkan orang di SKPD yang ia mampu memimpinnya,” ujar Irwan.

Reformasi Pendidikan

Sejalan dengan reformasi birokrasi, pasangan politisi dan birokrat itu juga akan memperbaiki pendidikan di Sumbar melalui pendidikan berkarakter. Banyak fakta membuktikan, sebut Irwan, bahwa output lembaga pendidikan di daerah ini cenderung menghasilkan lulusan yang hanya mahir menghafal, tetapi tidak mampu membentuk sikap mental dan perilaku peserta didik serta tidak menguasai skill (keahlian) yang seharusnya mereka miliki.

“Pendidikan berkarakter adalah pola pendidikan yang tidak hanya mengajarkan aspek kognitif (hafalan), tetapi juga mengajarkan aspek afektif (perubahan sikap dan tingkah laku) peserta didik. Contohnya, murid tidak hanya diajarkan menghafalkan rukun Islam, tapi juga dibimbing memahami rukun Islam dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Irwan.

Pendidikan berkarakter inipun sebenarnya, kata Irwan, telah lama diaplikasikan di Sumatera Barat, di antaranya di Lembaga  Pendidikan Adzkia sejak tahun 1988, SMAN 1 Padangpanjang, dan SMU/MA Ar Risalah Padang serta sejumlah sekolah lainnya baik swasta maupun negeri.

Pendidikan berkarakter ini akan diterapkan secara bertahap di semua daerah di Sumbar. Keterlibatan guru, murid dan orangtua murid, serta dukungan pemda setempat sangat menentukan keberhasilan program ini.
Tahun ini akan mulai di 19 SMU di kabupaten/kota di Sumbar. Buku panduan program telah selesai dibuat dan rencana kegiatan tiap sekolah telah selesai dan siap dilaksanakan. Dananya juga telah tersedia. “Insya Allah sekolah-sekolah tersebut akan menghasilkan generasi cerdas dan berakhlak mulia,” sebutnya.

Rehabilitasi Pascagempa

Terkait rahabiltasi dan rekonstruksi pascagempa dan tsunami 2009 dan 2010, Muslim Kasim mengatakan, Sumbar telah mendapat persetujuan bantuan dari pemerintah pusat melalui BNPB sebesar Rp2,3 triliun. Bantuan itu diturunkan 3 tahap.

Untuk menggenjot semangat semua pihak dalam pelaksanaan rehabilitasi pascagempa ini, Irwan-MK mematok target 2 bulan selesai. Meski mereka tahu terlalu singkat, tapi target tersebut menurutnya berhasil membuat semua pihak bekerja keras dan serius. “Akhirnya dalam waktu 3 bulan pekerjaan tersebut berhasil diselesaikan dan Sumbar mendapat penghargaan dari BNPB pusat,” kata Muslim.

Rehab dan rekon Mentawai pascagempa dan tsunami 2010, dalam waktu dekat akan dilakukan percepatan pembangunan. Alokasi dana yang telah dialokasikan pemerintah pusat Rp1,1 triliun yang dilaksanakan tahun 2011 hingga 2013. Program ini mencakup kegiatan pembangunan di seluruh sektor, seperti: perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor.  (cp) [padangekspres.co.id/16/8/2011]