PKS Cilowong: DPRD Kab Serang

DPRD Kab Serang

SERANG - Meskipun sudah dua bulan dilantik menjadi wakil rakyat, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Serang periode 2009-2014 masih tampak grogi ketika berdiri di atas mimbar kehormatan DPRD. Hal ini terlihat saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Serang tentang tanggapan fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bantuan Keuangan Partai Politik, di ruang paripurna, Jumat (20/11).

Mengawali acara, para anggota dewan saling dorong untuk menjadi juru bicara partainya masing-masing.
“Gantian dong, kemarin kan saya yang membacakan makanya sekarang giliran,” kata Feri dari Fraksi PPP kepada Hariri rekan sesama partainya, 10 menit sebelum rapat paripurna dimulai.
Namun, Hariri enggan menjadi juru bicara dengan alasan tidak terbiasa dan suka grogi ketika berdiri di atas mimbar.
“Saya masih grogi,” katanya.
Setelah “dipaksa” akhirnya Hariri menyatakan kesiapannya membacakan tanggapan fraksi PPP. Paripurna yang dihadiri Bupati Serang Taufik Nuriman dan Wakil Bupati Andy Sujadi dimulai sekira pukul 14.00 WIB.
Saat pembacaan tanggapan fraksi dimulai, wartawan kembali tertawa saat juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) salah menyebutkan tahunnya.
“Eh, salah maaf bukan 2010 tapi 2009,” kata juru bicara FPKS Mohamad Dana.
Tak hanya itu, hadirin pun kembali tertawa saat melihat gaya penyampaian pandangan Fraksi Hanura yang diwakili oleh juru bicaranya Jamaksari. Pada awal dan pertengahan sambutan, Jamaksari terlihat serius tapi di akhir penyampaiannya dia mengucapkan salam dengan pelan dan diikuti dengan senyum puas. (kar)

Sumber : radarbanten.com

SERANG - Realisasi dana bantuan gubernur atau fresh money rawan penyimpangan. Lantaran pencairannya bersamaan dengan pencairan dana bantuan lainya, yaitu sekitar Desember 2009. Oleh karena itu, perlu ada sosialisasi kepada masyarakat di desa agar turut mengawasi penggunaan dana tersebut.

Demikian dikatakan Ketua Forum Masyarakat Tunjung Teja, Wasit Aulawi kepada Radar Banten, Jumat (20/11). Menurut Wasit, perlu ada antisipasi dan tindakan riil dari

semua pihak agar penyelewengan dana bantuan sebesar Rp 50 juta per desa itu tidak terjadi seperti tahun sebelumnya.
Salah satu caranya, menurut dia, adalah sosialisasi kepada masyarakat di desa secara jelas mengenai fresh money.
“Kalau masyarakat tahu secara jelas, maka pengawasannya pun akan lebih baik. Sehingga para pengguna anggaran dalam hal ini pemerintah desa tidak bisa macam-macam dengan dana tersebut,” kata Wasit.
Perlu diketahui, pencairan dana bantuan fresh money tahun ini bersamaan dengan pencairan dana bantuan lainnya seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). “Oleh karena itu, kita khawatir kalau dana bantuan ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” katanya. Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Banten, Hidir, mengaku telah mengimbau kepada para kepala desa agar memanfaatkan dana fresh money sesuai aturan. “Jangan sampai gara-gara dana Rp 50 juta kita berurusan dengan hukum, ini tidak boleh terjadi lagi,” kata Hidir.
Menurut Kepala Desa Tunjung Teja ini, penggunaan dana fresh money harus mengacu pada petunjuk teknis yang ada sehingga tidak akan menemui persoalan di kemudian hari. “Imbauan ini telah kita sampaikan melalui ketua APDESI di seluruh Kabupaten/Kota se-Banten,” akunya. (kar)

Sumber : radarbanten.com